TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tengah bersiap menghadapi tantangan besar dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengungkapkan bahwa Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun signifikan, yakni mencapai Rp347,93 miliar.
Hal tersebut disampaikan Herwan saat membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Balai Raya Semarak, Kamis (13/11). Acara ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Dalam sambutannya, Herwan menegaskan bahwa situasi fiskal yang semakin ketat menuntut seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif dalam menyusun program kerja. Menurutnya, meski dana transfer menurun, arah kebijakan pembangunan daerah tidak boleh melambat.
“Kondisi ini menuntut kita untuk berinovasi dalam mengelola anggaran. Namun, apa pun tantangannya, visi utama Pemprov Bengkulu tetap sama, yaitu percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui Program Jalan Mulus,” ujar Herwan.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik, mobilitas warga akan semakin lancar, distribusi hasil pertanian meningkat, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah.
“Kalau jalan sudah mulus, ekonomi akan bergerak, akses pendidikan dan kesehatan juga membaik. Jadi ini bukan sekadar beton dan aspal, tapi fondasi bagi kemajuan daerah,” tambahnya.
Herwan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dinas harus mampu menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi keuangan daerah yang lebih terbatas, tanpa mengorbankan kualitas program pembangunan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, M. Rizqi Al Fadli, turut menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan akurasi perencanaan keuangan daerah. Ia mengatakan bahwa penurunan TKD seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar produktif. Fokusnya bukan hanya pada penghematan, tetapi pada penataan kembali prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal,” jelas Rizqi.
Ia menambahkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi hasil menjadi kunci agar Pemprov Bengkulu dapat mempertahankan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan strategi yang matang, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus melanjutkan program prioritas, terutama dalam bidang infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. “Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat kemajuan. Justru dari keterbatasan ini, kita diuji untuk menemukan solusi kreatif dan lebih efisien,” pungkas Herwan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh perangkat kerja, Pemprov Bengkulu berkomitmen memastikan setiap program pembangunan tetap berjalan tepat sasaran demi terwujudnya Bengkulu yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
