TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (27/10).Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat sumber PAD, khususnya dari sektor perusahaan dan pabrik yang beroperasi di wilayah Bengkulu.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan melakukan observasi dan intervensi langsung ke lapangan terhadap perusahaan, pabrik, maupun sektor pertambangan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan secara terstruktur melalui Tim Optimalisasi PAD yang diketuai langsung oleh Bapak Wakapolda Bengkulu dan melibatkan unsur Forkopimda serta Kejati Asdatun. Tujuannya agar keuangan daerah dapat dikelola lebih efektif, transparan, dan optimal sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mian.
Lebih lanjut, Mian menjelaskan bahwa selain melakukan pengecekan langsung, pemerintah juga akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha yang tercatat belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Ia menegaskan, pemerintah tidak semata-mata menindak, melainkan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan pajak yang berlaku.
“Kami akan melakukan sosialisasi sekaligus observasi ke lapangan. Ini bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi mendukung pembangunan daerah. Jenis pajak yang menjadi perhatian meliputi pajak galian C, alat berat, air permukaan, hingga sektor pabrik sawit dan pertambangan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani menegaskan komitmen jajaran kepolisian untuk mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Ia menyebut, tim gabungan dari Pemerintah Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan Komando Resort Militer (Korem) akan bergerak bersama melakukan pengecekan langsung terhadap perusahaan yang belum taat pajak.
“Begitu tim gabungan terbentuk, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan perusahaan mana saja yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya. Pendekatan ini kami lakukan secara koordinatif dan profesional agar tidak ada potensi kebocoran pendapatan daerah,” tegas Dicky.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan bisa semakin efektif. Optimalisasi PAD tidak hanya akan memperkuat keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara berkelanjutan.
(ADV).Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
