TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>> Transformasi digital yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menggelar Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Masyarakat Angkatan III sebagai upaya meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola komunikasi publik berbasis digital.
Kegiatan yang berlangsung di Bengkulu tersebut secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, M. Ikhwan, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial.
Dalam sambutannya, M. Ikhwan menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika sebelumnya informasi lebih banyak disampaikan melalui media konvensional, kini media sosial menjadi kanal utama yang mampu menjangkau publik secara luas dalam waktu singkat.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah. Oleh karena itu, aparatur sipil negara dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola media sosial secara profesional agar informasi yang disampaikan dapat diterima masyarakat dengan baik.
“Media sosial saat ini telah menjadi salah satu sarana komunikasi publik yang paling efektif. Pemerintah harus mampu memanfaatkannya secara optimal untuk menyampaikan informasi, edukasi, maupun berbagai program pembangunan kepada masyarakat,” ujar Ikhwan.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan media sosial bukan hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi jembatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat sekaligus menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kritik yang konstruktif kepada pemerintah.
Lebih lanjut, Ikhwan menilai pengelolaan media sosial yang baik akan membantu meningkatkan transparansi pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengatakan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah memerlukan strategi yang terukur dan terencana. Menurutnya, keberhasilan komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak konten yang dipublikasikan, tetapi juga oleh kualitas pesan yang disampaikan.
Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan melalui akun resmi pemerintah harus memiliki nilai edukasi, akurasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang valid.
“Pengelolaan media sosial tidak cukup hanya dengan rutin mengunggah konten. Diperlukan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, serta tata kelola yang terstruktur agar pesan yang disampaikan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” jelas Nelly.
Menurut Nelly, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai strategi komunikasi digital, penyusunan konten yang menarik, manajemen akun media sosial, hingga teknik penyebarluasan informasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat digital saat ini.
Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kredibilitas informasi di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Aparatur pemerintah diharapkan mampu menjadi sumber informasi terpercaya yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh pengelola media sosial di lingkungan pemerintahan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam menyajikan informasi yang berkualitas, transparan, dan mudah dipahami publik.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur dalam mengelola media sosial, diharapkan penyebaran informasi pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, memperkuat partisipasi publik, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat di era digital.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
