TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si bersama Staf Ahli dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui platform zoom di Ruang Rapat Bupati (RRB) pada Senin, 19 Februari 2024. Rakor dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si, yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari Menteri/Kepala Negara Pemerintah non-Pemerintah, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, dan undangan lainnya.
Tomsi Tohir, dalam arahannya, menekankan agar rapat difokuskan pada pencarian solusi tanpa perlu penjelasan terlalu panjang. "Dalam rakor ini, kita harus menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama kita dengar, lalu disampaikan kepada pimpinan, dan kemudian baru kita laksanakan. Tidak perlu beradu data dan rapat yang terlalu lama jika harga diluar sana tetap naik," ujarnya dengan tegas.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudhi Ismartini, menyajikan data terkait tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga bulan Februari 2024. Berdasarkan data SP2KP pencatatan 12, 13, dan 15 Februari 2024, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH secara nasional terus meningkat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya.
"Dari 68.14% Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan IPH tertinggi dengan nilai 4.28%, dengan cabai merah, beras, dan daging ayam ras sebagai komoditas penyumbang andil terbesar," ungkap Pudhi.
Secara kumulatif, harga cabai merah mengalami disparitas yang cukup besar. Harga rata-rata nasional Rp. 55.359, namun 41% Kabupaten/Kota memiliki harga lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara 45% memiliki harga lebih rendah. Sebanyak 20% wilayah di Indonesia mengalami kenaikan harga beras di atas rata-rata nasional, yaitu Rp. 14.380.
Direktur Serealia Tanaman Pangan, Dr. Moh. Ismail Wahab, memberikan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh masing-masing Pemda untuk mengendalikan inflasi padi. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Padi, perluasan area tanam (PAT) Padi, penggunaan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB), penggunaan pupuk secara tepat, peningkatan penggunaan alsintan pra tanam/pasca panen, off-taker RMU, pendampingan oleh penyuluh pertanian, POPT, DPI, memanfaatkan KUR pertanian dan asuransi pertanian, serta monitoring stok beras secara berkala.
Kadiv Pengadaan CPP, Cahyaningtiyas Rispinatri, menyampaikan langkah Bulog dalam menjaga harga pasar dengan merealisasikan kegiatan SIGAP SPHP. Kegiatan ini melibatkan penambahan pasokan beras ke pasar melalui SPHP dengan harga jual maksimal HET Cadangan Beras Pemerintah di pengecer pasar tradisional dan sekitarnya serta ritel modern. "Bantuan pangan ini dilaksanakan mulai dari Januari hingga Juni 2024 sasaran kelompok penerima bantuan pangan meningkat menjadi 22.004.007 kelompok, dengan alokasi 10kg/kelompok PBP per bulan," ungkap Cahyaningtiyas.
Dengan hasil rakor ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : RizonEditing : Adi Saputra
