TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan terus diperkuat di Kota Bengkulu. Kali ini, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu menggelar sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan yang menyasar kalangan pelajar.
Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan di SMKN 7 Kota Bengkulu, Senin (16/11/2026), dengan melibatkan Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing serta jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Kampanye ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Sekolah dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjadi tempat pertama untuk menanamkan pemahaman mengenai penghormatan terhadap hak dan keselamatan sesama.
Pentingnya kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari masih tingginya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian serta UPTD PPA Kota Bengkulu.
Melihat kondisi itu, pemerintah daerah dan kepolisian menilai penanganan kekerasan tidak cukup hanya dilakukan setelah peristiwa terjadi. Edukasi, pengawasan, keberanian melapor, serta keterlibatan seluruh warga sekolah harus diperkuat agar tindakan kekerasan dapat dicegah sejak awal.
Bullying Bukan Sekadar Kekerasan Fisik
Dalam penyampaian materi pembuka, Kasat Binmas Polresta Bengkulu, AKP Nurlaila, S.Sos., mengingatkan para pelajar agar tidak menganggap perundungan atau bullying sebagai persoalan sepele.
Menurutnya, tindakan merendahkan, mengintimidasi, maupun menyakiti teman masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di lingkungan pendidikan. Bahkan, perkembangan teknologi membuat praktik perundungan semakin mudah terjadi melalui berbagai platform digital.
Perundungan tidak hanya berupa pemukulan atau tindakan menyakiti secara langsung. Ejekan, penghinaan, ancaman, penyebaran informasi yang mempermalukan seseorang, hingga komentar negatif di media sosial juga dapat memberikan dampak psikologis bagi korban.
AKP Nurlaila meminta siswa tidak memilih diam ketika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Keberanian menyampaikan laporan kepada guru, orang tua, maupun pihak berwenang menjadi salah satu langkah penting untuk menghentikan kekerasan.
Ia menegaskan, persoalan yang awalnya terlihat sederhana dapat berkembang menjadi konflik lebih besar apabila dibiarkan tanpa penyelesaian.
Karena itu, para siswa diharapkan membangun kepedulian terhadap lingkungan pertemanan dan tidak ikut melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain.
Polisi Ungkap Peningkatan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
Materi selanjutnya disampaikan Kasi Humas Polresta Bengkulu, Iptu Endang Sudrajat. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai kategori kekerasan terhadap anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat enam bentuk kekerasan yang perlu dipahami masyarakat.
Keenam bentuk tersebut mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan perundungan.
Pemahaman mengenai jenis-jenis kekerasan tersebut diharapkan membuat pelajar lebih mudah mengenali tindakan yang melanggar hak anak. Dengan demikian, mereka dapat menghindari perilaku berisiko sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan kasus serupa.
Dalam kesempatan itu, Iptu Endang juga membeberkan perkembangan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polresta Bengkulu.
Berdasarkan data yang disampaikan, pada 2024 tercatat sebanyak 29 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 30 kasus pada 2025. Sementara hingga Oktober 2026, jumlahnya telah mencapai 46 kasus.
Dari perkembangan kasus tersebut, sebanyak 35 orang tercatat terlibat dalam persoalan kepemilikan senjata tajam maupun aktivitas kelompok gangster.
Data ini menjadi peringatan bahwa ancaman kenakalan remaja tidak boleh dipandang sebelah mata. Pengaruh lingkungan pergaulan, ajakan kelompok, serta keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya dapat mendorong pelajar melakukan tindakan yang berujung pada persoalan hukum.
Iptu Endang mengingatkan para siswa agar memiliki prinsip kuat dan tidak mudah terbawa arus pergaulan yang merugikan.
Ia meminta generasi muda mempertimbangkan konsekuensi setiap tindakan, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, pekerjaan, dan masa depan.
Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Harus Dilindungi
Selain menekankan pencegahan, Polresta Bengkulu turut menjelaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak harus memperhatikan hak dan perlindungan khusus bagi mereka.
Kerahasiaan identitas anak menjadi salah satu aspek penting agar mereka tidak mengalami stigma sosial maupun perundungan lanjutan akibat kasus yang dihadapi.
Pemberian label negatif, terlebih melalui penyebaran informasi di media sosial, berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kondisi psikologis dan kesempatan anak untuk memperbaiki masa depannya.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak sembarangan menyebarkan identitas maupun informasi pribadi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
Melalui sosialisasi ini, Polresta Bengkulu bersama Pemerintah Kota Bengkulu ingin mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama.
Para pelajar SMKN 7 Kota Bengkulu diharapkan mampu menjadi pelopor gerakan anti-kekerasan, saling menghargai, serta berani melaporkan setiap tindakan yang mengancam keselamatan diri maupun teman di sekitarnya.
Sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan kepolisian diharapkan terus diperkuat sehingga lingkungan pendidikan di Kota Bengkulu semakin aman dan mampu melahirkan generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta taat hukum.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra