TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Seluruh fraksi di DPRD Kota Bengkulu menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bengkulu tahun anggaran 2025. Sikap itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (23/9/2025).
Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi melalui Pj Sekda Tony Elfian telah menyampaikan Pengantar Nota Penjelasan terkait Raperda P-APBD 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto dan dihadiri Wakil Wali Kota Ronny PL Tobing, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, serta anggota dewan dari sembilan fraksi.
Adapun sembilan fraksi yang menyampaikan persetujuannya yakni PAN, PKS, NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, Hanura, dan Persatuan Pembangunan. Meskipun memberikan lampu hijau, masing-masing fraksi turut menyampaikan sejumlah catatan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
Juru bicara Fraksi PAN, Dediyanto, menyampaikan apresiasi atas rancangan yang telah disampaikan pihak eksekutif. Ia menilai perubahan anggaran harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita sepakat pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka. Perubahan anggaran, terutama untuk alokasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sangat berarti apabila benar-benar diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyampaikan dukungan terhadap visi-misi serta program inovatif yang digagas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu. Beberapa di antaranya adalah penanganan masalah persampahan, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta pembenahan tata kelola pasar. Namun demikian, Dediyanto memberi catatan khusus terkait tingginya belanja pegawai yang sudah mencapai 59 persen dari total APBD.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar ruang fiskal daerah tidak semakin sempit. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus digenjot sehingga pembangunan tidak terganggu oleh keterbatasan anggaran,” tambahnya.
Senada, juru bicara Fraksi PKS, Andi Saputra, menekankan pentingnya peningkatan PAD pada tahun 2025. Menurutnya, target yang ditetapkan pemerintah daerah seharusnya dapat tercapai dengan strategi yang tepat.
“Kami mendorong wali kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD. Optimalisasi potensi daerah harus lebih maksimal agar target PAD 2025 benar-benar terealisasi,” kata Andi.
Dukungan juga datang dari fraksi lainnya, meskipun dengan sejumlah masukan. Fraksi Golkar misalnya, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sementara Fraksi Demokrat menekankan perlunya peningkatan pelayanan publik. Fraksi NasDem, Hanura, PKB, Gerindra, dan Persatuan Pembangunan juga menyampaikan pandangan senada dengan menekankan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
Usai mendengarkan pandangan umum dari seluruh fraksi, pimpinan DPRD bersama Wakil Wali Kota menandatangani berita acara persetujuan. Dengan disepakatinya agenda ini, pembahasan akan berlanjut pada tahapan berikutnya, yakni jawaban Wali Kota Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih detail di tingkat komisi.
Persetujuan ini menjadi langkah awal penting bagi Pemkot Bengkulu untuk memastikan perubahan APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
