Skip to main content

Cari Keadilan,Eks PLPG Provinsi Bengkulu Hearing Ke Komisi X DPR RI

Sertifikasi guru

BENGKULU.TEROPONGPUBLIK.CO.ID -PLPG 2016 adalah Guru yang telah mengikuti kegiatan Pendidkan Latihan dan Profesi Guru yang di selenggarakan oleh pemerintah kementrian pendidikan dan ristek disetiap wilayah daerah,sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan dan untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru yang professional.

Jumlah Peserta PLPG 2016,mencapai kurang lebih 12.0000 peserta di seluruh wilayah Indonesia, yang mana Jumlah tersebut belum di tuntaskan atau di selesaikan secara keseluruhan sampai saat ini di tahun 2022,di karenakan terkendala UTN ( Ujian Tulis Nasional) sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Pendidik atau di nyatakan lulus.

Merasa terzolimi oleh kebijakan, ratusan Guru di Provinsi Bengkulu eks Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) menuntut keadilan sertifikasi guru kepada Pemerintah Pusat.

Syaparuddin, T. S.Pd guru SMAN 2 Kota Bengkulu kepada wartawan ini, Rabu (25/5/2022) menjelaskan bahwa selama 17 tahun pengabdian di dunia pendidikan dan diangkat sebagai ASN 2015 dan tahun 2016 mengikuti seleksi PLPG.

"Alhamdulillah tes ujian lokal pertama lolos. Namun saat masuk tahapan ujian tulis nasional (UTN) secara online sudah 4 kali saya tidak lolos. Ironisnya tahun 2017 adanya perubahan nomenklatur dari PLPG ke PPG nomor 19 tahun 2017 mengakibatkan hak kami hilang karena dianggap sudah dikasih kesempatan," ujarnya.

Ia menambahkan, dampak kebijakan pemerintah tersebut akhirnya dia diberikan tunjangan non sertifikasi sebesar Rp 250 ribu perbulan dipotong pajak yang diterima pertiga bulan. Tunjangan ini dirasakan sangat tidak adil dan menzolimi karena tetap dibebankan jam mengajar sama dengan guru sertifikasi.

"Langkah yang sudah kami tempuh antara lain menghimpun teman-teman seprofesi se Indonesia dengan nama Forum PLPG alumni 2016 langsung melakukan sejumlah gerakan. Pertama ke Jakarta menemui modal sendiri mendatangi sejumlah lembaga diantaranya, Kemendikbud ristek, PGRI Pusat dan Komisi X DPR RI," jelasnya.

Terbentuknya forum PLPG 2016 adalah sebagai berikut.

1 Wadah perkumpulan yang terdiri dari perwakilan setiap provinsi yang bertujuan untuk mempertegas mempertanyakan ,memperjuangkan, kejelasan serta Denvelasaian peserta PLPG 2016 yang belum memperoleh sertifikat pendidik kepada Demerintah khususnya kepada pemerintah kementrian lembaga pendidikan dan ristek sebagai pelaksana PLPG,karena sampai di tahun ini peserta PLPG 2016 seakan di telan harapan karena tidak ada titik terang penyelesaiannya,bahkan PLPG sudah tidak ada lagi dalam program pemerintah karena tergantikan oleh PPG, sesuai dengan per u bah a n PP no 19 t a hu n 2 0 1 7.

2.Meminta kepada pemerintah terkait bahwa didalam syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik harus di samakan atau di setarakan dengan Dosen yang hanya menggunakan portofolio sebagi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik, sementara guru dan dosen adalah berstatus sama yaitu sebagi tenaga pendidik yang tertuang dalam Undang undang guru dan dosen no 14 tahun 2005.

3. Meminta kepada pihak pemerintah atau lembaga terkait, agar mempercepat penyusunan penyelesaian agar peserta PLPG 2016 yang belum lulus agar di luluskan mengingat di beberapa daerah provinsi yang ada di Indonesia,guru tidak bisa naik pangkat karena syarat utama adalah sertifikat pendidik.