TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Kota Bengkulu kembali melakukan langkah penataan kawasan pasar dengan menggelar operasi penertiban di sepanjang Jalan KZ Abidin II hingga kawasan belakang Mega Mall, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata ruang publik agar lebih tertib, aman, serta mendukung kelancaran lalu lintas di pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Febriansyah. Turut terlibat dalam kegiatan ini unsur TNI dan Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta para camat dan lurah di wilayah setempat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata kawasan pasar secara terpadu.
Langkah ini diambil karena masih banyak pedagang yang memanfaatkan badan jalan dan area terlarang sebagai tempat berjualan. Di kawasan belakang Mega Mall, misalnya, sejumlah lapak berdiri hingga menutup sebagian ruas jalan, sehingga mempersempit akses kendaraan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas.
Wali Kota Dedy Wahyudi secara langsung turun ke lokasi untuk memantau jalannya penertiban. Ia memastikan seluruh proses dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Petugas di lapangan diminta tidak melakukan tindakan represif, melainkan mengutamakan dialog serta memberi pemahaman kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga ketertiban bersama.
Selain di area pasar, tim gabungan juga menertibkan aktivitas jual beli yang menutup akses pintu gerbang pos pemadam kebakaran (Damkar).
Sebelumnya, jalur keluar-masuk armada pemadam terhalang lapak pedagang, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat respon cepat ketika terjadi kebakaran atau situasi darurat lainnya. Pemerintah menilai akses tersebut merupakan jalur vital yang tidak boleh terganggu oleh aktivitas apapun.
Menurut Dedy Wahyudi, penataan ini bukanlah bentuk larangan berjualan, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan publik yang lebih luas. Pemerintah, kata dia, tidak ingin mematikan sumber penghidupan pedagang, tetapi ingin memastikan kegiatan ekonomi berlangsung di tempat yang semestinya.
“Pasar harus tetap hidup, pedagang tetap bisa mencari nafkah. Tapi ruang publik juga harus tertib dan aman. Jalan adalah untuk lalu lintas, bukan untuk lapak. Pemerintah sudah menyiapkan lokasi alternatif yang lebih layak bagi pedagang,” tegas Dedy di sela-sela kegiatan.
Ia juga menambahkan bahwa penataan kota tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat. Pedagang diharapkan dapat memahami bahwa ketertiban akan membawa manfaat jangka panjang, baik bagi mereka sendiri maupun bagi konsumen.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Febriansyah menyebutkan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala. Pemerintah akan memantau titik-titik rawan pelanggaran dan menyiapkan solusi yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas pasar yang memadai.
“Penertiban ini bukan yang terakhir. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pendekatan agar kawasan pasar semakin tertata. Harapannya, tidak ada lagi pedagang yang kembali ke badan jalan,” ujar Medy.
Sejumlah pedagang mengaku memahami kebijakan tersebut, meski sebagian masih berharap adanya tambahan lokasi strategis untuk berjualan. Pemerintah pun berjanji akan menampung aspirasi tersebut dan mengkaji penataan pasar yang lebih representatif ke depan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan terciptanya kawasan pasar yang lebih rapi, nyaman, serta ramah bagi semua pihak. Penataan tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan citra kota sebagai pusat perdagangan yang tertib dan berkelanjutan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
