TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam memperkuat layanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan. Wujud nyata komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyiapan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah Imigrasi dan Kantor Wilayah Pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.
Langkah ini secara resmi ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah lahan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (5/2). Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam percepatan kehadiran institusi vertikal baru yang berfungsi langsung melayani masyarakat.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh perwakilan Inspektorat Provinsi Bengkulu serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah. Kehadiran unsur pengawasan tersebut memastikan bahwa proses hibah lahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan, penyiapan lahan oleh pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pemerintah pusat, terutama pasca penyesuaian struktur kelembagaan nasional akibat pemekaran kementerian. Penambahan instansi vertikal di daerah, kata dia, memerlukan dukungan konkret agar dapat segera beroperasi secara optimal.
Menurut Helmi, salah satu kendala klasik dalam pembentukan kantor wilayah baru adalah keterbatasan lahan dan kesiapan lokasi. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menunggu, tetapi proaktif mengambil peran agar pelayanan publik tidak terhambat.
“Pemerintah pusat tentu memiliki keterbatasan, khususnya dalam penyediaan lahan yang membutuhkan proses panjang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu hadir dengan menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik kantor akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Helmi Hasan.
Ia menambahkan, kehadiran kantor wilayah imigrasi dan pemasyarakatan yang mandiri di Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta mendekatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi juga menyinggung dinamika sejarah dan perkembangan wilayah Bengkulu. Dari yang sebelumnya tergabung dalam Sumatera Bagian Selatan, Bengkulu kini terus bertumbuh melalui pemekaran kabupaten dan kota. Pemekaran tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan penguatan kelembagaan agar pelayanan pemerintahan berjalan seimbang dan efektif.
Tak hanya fokus pada sektor imigrasi dan pemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga aktif mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung berbagai program strategis nasional. Salah satunya adalah pelaksanaan Instruksi Presiden terkait pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Pemanfaatan aset dan lahan milik pemerintah yang belum tergarap secara optimal dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. Helmi menyebut, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat agar setiap aset negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Provinsi Bengkulu sendiri dinilai sebagai salah satu daerah yang responsif dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah. Dukungan berupa hibah lahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan program pusat dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Bengkulu berharap pembangunan infrastruktur kelembagaan dapat berjalan tepat waktu. Lebih dari itu, keberadaan kantor wilayah baru tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
