TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Tokoh Adat Kabupaten Lebong, Elfi Ansori, B.Sc, mendesak agar mantan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Lebong Bahruzzaman bersama Pemerintah Daerah segera membentuk mandat kepanitiaan pemilihan Ketua BMA yang baru, guna mengakhiri kekosongan jabatan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
Dalam pernyataannya kepada media, Elfi Ansori menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stagnasi kelembagaan adat di Lebong pasca berakhirnya masa kepemimpinan Bahruzzaman. Menurutnya, kekosongan tersebut telah menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi adat, serta melemahkan koordinasi antar komunitas adat di daerah.
“Sudah terlalu lama BMA Lebong tanpa kepemimpinan yang sah. Saya mendesak agar Bahruzzaman bersama Pemda segera membentuk panitia pemilihan Ketua BMA baru, supaya lembaga adat ini bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Elfi Ansori.
Ia menilai, selama kekosongan jabatan tersebut:
Pelestarian adat menjadi kurang optimal karena tidak ada lembaga pusat yang bisa dijadikan acuan.
Koordinasi antar suku dan komunitas adat mengalami hambatan karena tidak ada pengurus utama yang memimpin konsolidasi.
Validitas legal dan administratif keputusan-keputusan adat menjadi rawan dipertanyakan karena tidak jelas sumber legitimasi organisasi.
Elfi Ansori menegaskan bahwa sejumlah tokoh adat yang selama ini menjalankan tugas-tugas seremonial bersifat insidental dan tidak memiliki dasar legal formal yang kuat sebagai pengurus definitif.
“Kita butuh kepastian hukum dan kelembagaan yang jelas agar adat-adat Rejang di Lebong bisa dijalankan dengan landasan yang kuat, bukan berdasarkan relasi informal atau intervensi politik belaka,” tambahnya.
Politisi yang dikenal vokal dalam isu adat ini juga mendorong Pemkab Lebong untuk memfasilitasi musyawarah adat besar (musdat) guna memilih Ketua BMA yang baru. Ia berharap, dalam prosesnya nanti, seluruh perwakilan tokoh adat dari setiap kecamatan dapat dilibatkan secara terbuka dan transparan.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Bahruzzaman, BMA Lebong pernah aktif dalam penataan adat, pengakuan wilayah adat, dan mediasi konflik antar masyarakat adat. Namun setelah masa jabatannya berakhir, belum ada penerus resmi yang diakui secara luas — menyisakan kekosongan formal dalam struktur organisasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bahruzzaman maupun Pemerintah Kabupaten Lebong terkait desakan pembentukan kepanitiaan pemilihan Ketua BMA yang baru.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
