TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Gubernur Bengkulu dalam agenda penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Orca, Lantai 11 Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Bengkulu.
Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga potensi kelautan agar tetap lestari, sekaligus mencegah berbagai bentuk pelanggaran di sektor perikanan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai pengawasan terpadu sangat penting mengingat sektor kelautan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa laut merupakan aset strategis yang harus dijaga bersama. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan di Bengkulu.
Ia menjelaskan, Provinsi Bengkulu memiliki potensi kelautan yang besar dengan garis pantai yang panjang serta sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, tanpa pengawasan yang optimal, potensi tersebut rentan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal maupun eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut.
Melalui nota kesepakatan ini, pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal PSDKP akan memperkuat koordinasi dalam berbagai aspek pengawasan. Mulai dari pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pelaksanaan pengawasan terpadu di wilayah perairan Bengkulu.
Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Pemerintah menilai keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sinergi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan sesuai aturan sehingga kelestarian lingkungan laut tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Direktorat Jenderal PSDKP sendiri memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan sesuai regulasi. Lembaga tersebut bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas perikanan, penindakan terhadap pelanggaran, serta perlindungan ekosistem laut dari ancaman kerusakan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik kerja sama ini karena dinilai mampu memperkuat efektivitas pengawasan di daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat, berbagai tantangan di sektor kelautan diharapkan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Tak hanya fokus pada aspek pengawasan, nota kesepakatan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Sektor perikanan yang dikelola secara berkelanjutan diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Bengkulu.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kolaborasi ini dapat terus diperluas melalui berbagai program pendampingan dan penguatan kapasitas bagi nelayan. Dengan demikian, sektor kelautan tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga tetap terjaga kelestariannya.
Langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. Melalui pengawasan yang lebih optimal, sumber daya kelautan dan perikanan di Bengkulu diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
