TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Akhir akhir ini, pemandangan antrean panjang kendaraan besar, khususnya truk bertonase berat, yang mengular di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mukomuko kini tak lagi sekadar gangguan lalu lintas biasa. Fenomena harian ini telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa, kesehatan lingkungan, dan stabilitas sosial warga sekitar. setelah beberapa hari yang lalu juga sudah diprotes terkait antrean yang mengarah ke jalan arah keluar Pemkab Mukomuko
Berdasarkan pantauan media di lokasi dan aduan keras masyarakat setempat, barisan truk mengular panjang memakan bahu jalan hingga menutupi akses keluar-masuk permukiman warga serta jalur utama menuju SMKN 1 Mukomuko.
Setiap hari, warga sekitar SPBU harus berhadapan langsung dengan deretan truk yang terparkir sembarangan sembari menunggu giliran pengisian BBM. Kehadiran armada besar ini berdampak langsung pada kualitas hidup warga yakni warga kesulitan keluar-masuk rumah mereka sendiri karena pintu gerbang dan lorong permukiman tertutup badan truk. Selain itu, lingkungan sekitar pemukiman mulai terganggu oleh ceceran sampah, emisi gas buang (asap knalpot), serta aroma tak sedap dari aktivitas menginap para sopir. Dikwatirkan warga terpaksa melakukan teguran mandiri secara berulang, yang tak jarang bisa memicu ketegangan dan adu mulut dengan para sopir di lapangan.
Lokasi antrean yang berdekatan dengan jalur masuk SMKN 1 Mukomuko menjadi titik paling rawan. Deretan truk bernomor lambung besar tersebut menciptakan titik buta (blind spot) yang sangat luas bagi pengguna jalan."Jangan sampai ada korban jiwa baru pejabat bertindak. Anak-anak kami butuh keselamatan saat pergi dan pulang sekolah," tegas salah seorang warga setempat.
Para pelajar dan pengendara sepeda motor harus 'bertaruh nyawa' saat menyelinap di antara celah-celah truk besar hanya untuk menyeberang atau masuk ke area sekolah. Pandangan lalu lintas dari arah berlawanan tertutup sepenuhnya oleh muatan kendaraan yang mengantre.
Kekecewaan warga kian memuncak akibat pembiaran yang berlangsung berlarut-larut. Isu ini bukan lagi sekadar empati terhadap nasib sopir yang membutuhkan bahan bakar, melainkan penegakan hak dasar warga atas kenyamanan dan keselamatan.Jika aparat penegak hukum (APH), Dinas Perhubungan, dan pihak manajemen SPBU terus tutup mata, kekecewaan masyarakat dikhawatirkan meluap menjadi aksi main hakim sendiri (vigilantisme) untuk menertibkan area tersebut secara paksa.
Masyarakat mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko beserta instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan kantong parkir dengan melarang keras kendaraan mengantre atau memarkirkan armada di bahu jalan umum yang menutupi pemukiman dan gerbang sekolah.Setelah itu, agar dilakukan pengaturan jam operasional pengisian dengan mengatur ulang jadwal pengisian BBM subsidi bagi kendaraan berat agar tidak berbenturan dengan jam berangkat/pulang sekolah dan jam aktivitas padat warga. Selanjutnya disediakan area rest area/lahan parkir khusus dengan mengalihkan antrean ke kantong parkir khusus di luar badan jalan utama agar lalu lintas tetap mengalir aman. Dan harus dilakukan pengawasan ketat APH & Dishub dengan menempatkan personel untuk menyetop dan menindak tegas sopir yang melanggar ketertiban lalu lintas.
Sampai berita dinaikan, pihak redaksi berusaha mengkonfirmasi dengan dinas perhubungan kabupaten Mukomuko, namun belum ada respons.
Pewarta : MTH
Editing : Adi Saputra
