TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kepahiang resmi memasuki babak baru kepemimpinan pemerintahan desa setelah Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP., mengambil sumpah dan melantik 37 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 9 November 2026.
Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Guest House Kepahiang, Sabtu (14/11/2026). Momentum tersebut menjadi awal bagi para kepala desa terpilih untuk menjalankan amanah masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di wilayah masing-masing.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Kepahiang Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., Kapolres Kepahiang, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Dalam sambutannya, Bupati Zurdi Nata menekankan bahwa tugas kepala desa tidak berhenti pada keberhasilan memenangkan kontestasi politik tingkat desa. Setelah pelantikan, seluruh kepala desa harus mampu membuktikan bahwa mereka merupakan pemimpin bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan pilihan politik ketika Pilkades berlangsung.
Menurutnya, perbedaan dukungan selama proses pemilihan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, setelah seluruh tahapan selesai, tidak boleh ada lagi kelompok yang merasa menang ataupun kalah hingga memunculkan perpecahan di tengah masyarakat.
Zurdi meminta para kepala desa segera membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga yang sebelumnya mendukung calon lain maupun kandidat yang belum memperoleh kepercayaan untuk memimpin desa.
Ia mengingatkan agar para pemimpin baru tidak larut dalam euforia kemenangan. Jabatan kepala desa merupakan amanah yang memiliki batas waktu, sedangkan tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Tidak ada lagi yang menang dan kalah. Rangkul semua pihak, hindari euforia berlebihan. Ingat, jabatan itu sementara,” tegas Zurdi Nata.
Selain persoalan persatuan masyarakat, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan desa, terutama penggunaan Dana Desa. Ia meminta seluruh kepala desa menjalankan pengelolaan anggaran secara terbuka, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Zurdi menegaskan bahwa anggaran yang diterima pemerintah desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan harus memiliki manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kesejahteraan warga.
Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan anggaran desa dapat membawa konsekuensi hukum serius. Para kepala desa diminta tidak mengambil keputusan yang berpotensi merugikan keuangan negara hanya demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Saya tidak mentoleransi korupsi. Banyak kepala desa sudah terjerat kasus, kita tidak mau hal itu terulang,” ujarnya.
Bupati juga mendorong 37 kepala desa yang baru dilantik agar tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Mereka dituntut memiliki inovasi dan keberanian menggali potensi unggulan di wilayah masing-masing.
Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta berbagai sektor ekonomi lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi desa tersebut diharapkan mampu dikelola secara profesional sehingga dapat membuka peluang usaha, menciptakan aktivitas ekonomi baru, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Dengan demikian, desa tidak hanya bergantung pada transfer anggaran pemerintah, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan sumber pendapatan berdasarkan potensi yang dimiliki.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Kepahiang turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi menjaga keamanan dan kelancaran Pilkades Serentak 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Polres Kepahiang, Kejaksaan Negeri Kepahiang, Kodim 0409, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta para camat se-Kabupaten Kepahiang.
Apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kerja sama berbagai unsur dalam menciptakan suasana demokrasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Pelantikan 37 kepala desa ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pemerintahan desa, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepahiang.
Bupati Zurdi Nata berharap seluruh kepala desa mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur, profesional, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Keberhasilan seorang kepala desa, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menyatukan masyarakat, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan menghadirkan perubahan nyata bagi desa yang dipimpinnya.
Pewarta: Sanusi
Editing: Adi Saputra
