TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Polemik pencairan dana hibah untuk pembinaan olahraga di Kota Blitar memanas. Ratusan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar bersama pengurus cabang olahraga (cabor), atlet, hingga wali atlet menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap belum dicairkannya dana hibah KONI Kota Blitar yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan program pembinaan dan persiapan para atlet.
Para peserta aksi membawa sejumlah tuntutan agar Pemerintah Kota Blitar segera memberikan kepastian terkait pencairan dana hibah tersebut. Mereka menilai persoalan anggaran tidak seharusnya menghambat program pembinaan atlet, terlebih dana yang diperuntukkan bagi KONI disebut telah tersedia dan tinggal menunggu proses pencairan.
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya berasal dari jajaran pengurus KONI. Sejumlah pengurus cabor, atlet dari berbagai cabang olahraga serta wali atlet juga ikut turun ke jalan. Kehadiran atlet dan orang tua atlet menunjukkan bahwa persoalan pencairan dana hibah tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembinaan olahraga di Kota Blitar.
Massa awalnya mendatangi Kantor DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah anggota DPRD kemudian menemui para demonstran dan mendengarkan secara langsung keluhan serta tuntutan yang disampaikan pengurus KONI dan cabor.
Situasi semakin dinamis ketika massa kemudian meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Ibin hadir dan memberikan penjelasan secara langsung.
Para pengurus KONI berharap kepala daerah dapat menemui mereka dan memberikan kepastian mengenai kapan dana hibah tersebut dapat dicairkan. Mereka menilai persoalan tersebut menyangkut kepentingan pembinaan atlet dan masa depan olahraga Kota Blitar.
Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba yang juga menjabat sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar kemudian berada di tengah-tengah massa bersama sejumlah anggota DPRD. Mereka bersama-sama meminta agar Wali Kota Blitar menemui langsung para pengunjuk rasa.
Namun, Wali Kota Blitar tidak hadir dalam pertemuan tersebut dengan alasan sedang menjalankan kegiatan lain. Pemerintah Kota Blitar kemudian menunjuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si., untuk mewakili pemerintah daerah menemui massa.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan dari sejumlah pengurus KONI, atlet, wali atlet maupun pihak legislatif yang hadir. Massa berharap persoalan yang menyangkut kebijakan pencairan dana hibah tersebut dapat dijelaskan langsung oleh orang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Ketegangan aksi pun semakin terasa ketika para peserta demo menilai kehadiran Pj Sekda belum menjawab persoalan utama yang mereka persoalkan, yakni kepastian pencairan dana hibah KONI.
Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, dalam kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinannya atas belum dicairkannya dana hibah KONI.
Menurut Elim, dana hibah tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan program pembinaan atlet. Terlebih, KONI Kota Blitar telah melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintah Kota Blitar terkait kebutuhan anggaran tersebut.
Elim menyayangkan apabila dana yang telah disetujui tetapi belum dapat dicairkan sehingga menghambat berbagai program pembinaan olahraga.
“Dana hibah KONI ini untuk pembinaan atlet. Kami sangat menyayangkan ketika dana yang sudah disetujui tetapi belum segera dicairkan. KONI sudah melakukan komunikasi, namun sampai sekarang belum ada pencairan,” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kepastian anggaran. Para atlet tidak hanya membutuhkan latihan, tetapi juga membutuhkan dukungan untuk mengikuti berbagai kejuaraan, pemusatan latihan, kebutuhan peralatan olahraga, transportasi, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Apabila anggaran tidak segera tersedia, dikhawatirkan program pembinaan yang telah disusun oleh KONI bersama cabor dapat terganggu.
“Yang menjadi perhatian kita adalah atlet. Jangan sampai karena persoalan administrasi atau kebijakan anggaran, pembinaan atlet justru terhenti,” lanjut Elim.
Persoalan semakin kompleks karena selain dana hibah yang belum dicairkan, kantor KONI Kota Blitar yang selama ini dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Blitar juga disebut kini ditutup.
Kondisi tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi para pengurus KONI. Mereka mempertanyakan alasan penutupan kantor tersebut di tengah proses pembinaan atlet yang membutuhkan aktivitas organisasi dan koordinasi dengan berbagai cabor.
Menurut pihak KONI, kantor tersebut selama ini menjadi tempat pengurus melakukan aktivitas administrasi, rapat, koordinasi dengan cabor, hingga mengurus berbagai kebutuhan atlet.
Penutupan kantor dinilai semakin memperkeruh hubungan antara KONI dengan Pemerintah Kota Blitar.
Para pengurus KONI menilai persoalan olahraga seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, KONI, DPRD, serta seluruh stakeholder olahraga.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan pencairan dana hibah kini bukan lagi sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi telah berkembang menjadi polemik antara pengurus olahraga dengan Pemerintah Kota Blitar.
Para atlet dan wali atlet yang ikut dalam aksi juga berharap pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan pembinaan atlet. Mereka menilai atlet merupakan pihak yang paling terdampak apabila anggaran pembinaan tidak segera tersedia.
Terlebih, atlet Kota Blitar selama ini membawa nama daerah dalam berbagai kejuaraan, baik tingkat regional, provinsi maupun nasional.
Para pengurus cabor juga menegaskan bahwa pembinaan atlet membutuhkan proses yang berkelanjutan. Program latihan yang sudah dirancang tidak bisa berjalan maksimal apabila dukungan anggaran tidak tersedia tepat waktu.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemerintah Kota Blitar memberikan kepastian, bukan hanya janji. Mereka ingin mengetahui secara jelas alasan dana hibah yang disebut telah disetujui tersebut belum dicairkan serta kapan anggaran itu dapat diterima KONI.
Kehadiran sejumlah anggota DPRD Kota Blitar dalam aksi tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi penyelesaian polemik antara KONI dengan eksekutif.
Para anggota dewan bersama Wakil Wali Kota Blitar bahkan sempat meminta agar Wali Kota Ibin turun dan menemui langsung massa. Namun permintaan tersebut tidak terpenuhi karena wali kota disebut sedang menjalankan kegiatan lain.
Kekecewaan pun terlihat di wajah sejumlah pengurus KONI, anggota dewan, maupun Wakil Wali Kota Blitar. Mereka berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut karena yang menjadi taruhan bukan hanya kepentingan organisasi KONI, tetapi juga keberlangsungan pembinaan atlet Kota Blitar.
Polemik ini kini menjadi perhatian publik olahraga Kota Blitar. Masyarakat menunggu sikap Pemerintah Kota Blitar mengenai kepastian pencairan dana hibah KONI sekaligus penyelesaian persoalan kantor KONI yang disebut ditutup.
Bagi para pengurus, atlet dan wali atlet, yang mereka harapkan sebenarnya sederhana, yakni adanya kepastian anggaran agar pembinaan dapat kembali berjalan normal.
Jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan konflik antara KONI dan Pemerintah Kota Blitar semakin melebar dan pada akhirnya justru berdampak terhadap prestasi atlet yang selama ini menjadi kebanggaan Kota Blitar.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Blitar. Para pengurus KONI dan cabor menunggu langkah konkret dari Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan nasib dana hibah yang sangat dibutuhkan bagi pembinaan atlet Kota Blitar.
Pewarta: Agus Faisal
Editing: Adi Saputra
