TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Provinsi Bengkulu. Dalam audiensi bersama Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo, yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin (23/6/2025), Gubernur meminta BPKP agar turut aktif mengawal seluruh program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami mengharapkan BPKP dapat mengawal Pemerintah Provinsi serta kabupaten dan kota agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan pada jalur yang benar. Ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program,” ujar Helmi Hasan di hadapan jajaran BPKP dan OPD Provinsi Bengkulu.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Helmi bukan tanpa alasan. Ia menyoroti menurunnya kualitas laporan keuangan di beberapa daerah yang menjadi perhatian serius, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Daerah ini mengalami penurunan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dari sebelumnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini tentu menjadi tanda peringatan. Tidak hanya bagi pemerintah kabupaten tersebut, tetapi juga untuk kita semua agar lebih cermat dan teliti dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Helmi.
Selain Bengkulu Utara, Helmi juga menyoroti Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur yang hingga saat ini masih mendapatkan opini WDP dari BPK. Menurutnya, pencapaian opini WTP tanpa catatan harus menjadi target bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di Bengkulu.
“Ini adalah tantangan bersama. Kita ingin semua kabupaten dan kota di Bengkulu meraih predikat WTP yang murni, tanpa catatan. Maka kerja sama antara Pemda dan BPKP menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Helmi juga meminta agar BPKP ikut membantu Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK RI, terutama terkait pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, dua aspek ini masih menjadi kelemahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita tidak ingin ada aset yang terbengkalai atau tidak tercatat dengan benar. Begitu juga dengan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Dalam hal ini, kami harap BPKP bisa terlibat aktif bersama tim Satgas Khusus yang telah kami bentuk untuk menertibkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset serta PAD,” tutur Helmi.
Satgas Khusus yang dimaksud Gubernur terdiri dari lintas OPD dan unsur terkait, yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan aset dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Ia berharap sinergi antara Pemprov, Satgas Khusus, dan BPKP bisa mempercepat pembenahan di sektor tersebut.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKP Bengkulu, Sugimulyo, menyambut baik arahan Gubernur dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
“Kami siap mendukung upaya Pemprov Bengkulu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami akan bersinergi dan memberikan pendampingan teknis serta evaluasi program secara berkala,” ujar Sugimulyo.
Pertemuan antara Gubernur Helmi dan BPKP ini menandai penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kerja sama yang erat dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh daerah di Bengkulu dapat meraih prestasi terbaik dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang efektif.
Gubernur Helmi menutup pertemuan dengan harapan agar seluruh pihak, baik internal pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan seperti BPKP, terus menjalin komunikasi dan kerja sama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
