TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arief Fakhrulloh, di Kantor BKN RI, Jakarta, pada Jumat (7/3). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis mengenai masa depan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam diskusi tersebut, Helmi Hasan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi tenaga kerja pemerintahan di Bengkulu, terutama dalam hal kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian. Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pengangkatan PPPK serta perlindungan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan daerah.
"Kami ingin memastikan seluruh ASN, PPPK, dan THL di Bengkulu memperoleh kepastian status serta kesejahteraan yang layak. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terbaik demi keberlangsungan sistem kepegawaian yang lebih baik di daerah," ujar Helmi Hasan.
Menanggapi hal ini, Kepala BKN RI, Zudan Arief Fakhrulloh, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyusun kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga kerja pemerintahan, termasuk di Bengkulu.
"Kami memahami pentingnya kesejahteraan pegawai di daerah. BKN akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi dan berpihak pada kesejahteraan pegawai," kata Zudan.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepastian kerja bagi ASN, PPPK, serta THL di Bengkulu. Pemerintah daerah dan BKN RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dalam mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Helmi Hasan menekankan bahwa perlu adanya program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi ASN dan PPPK agar mereka dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana untuk mengusulkan program-program strategis yang dapat mendukung kesejahteraan dan pengembangan tenaga kerja pemerintahan. Beberapa inisiatif yang diusulkan termasuk peningkatan tunjangan, penyederhanaan proses administrasi kepegawaian, serta penyediaan fasilitas kerja yang lebih baik bagi ASN dan PPPK.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat semakin kuat dalam memastikan keberlangsungan sistem kepegawaian yang lebih stabil dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak tenaga kerja pemerintahan agar mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif dalam melayani masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : AdI Saputra
