TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik (Banpol) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Penyerahan dokumen hasil audit tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan dihadiri seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masing-masing daerah.
Momentum ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan dana bantuan partai politik berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas publik.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, Saipul Apandi, mengatakan bahwa penerimaan LHP bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bentuk pengawasan nyata terhadap penggunaan anggaran negara yang disalurkan kepada partai politik.
Menurut Saipul, proses audit yang dilakukan BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana Banpol dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Bengkulu bersama seluruh jajaran Kesbangpol kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu hadir langsung dalam kegiatan penyerahan LHP di Kantor BPK. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga transparansi pengelolaan dana bantuan partai politik,” ujar Saipul.
Ia menegaskan, dana bantuan politik yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara detail oleh partai politik penerima bantuan. Laporan penggunaan anggaran wajib disusun secara lengkap agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Setiap rupiah yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan secara benar dan sesuai aturan. Karena itu audit dari BPK menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Saipul menjelaskan, bantuan keuangan kepada partai politik memiliki tujuan utama untuk mendukung operasional sekretariat partai sekaligus memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan dana harus benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi.
Ia juga berharap partai politik di Kota Bengkulu terus meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan internal agar pelaporan penggunaan dana Banpol semakin baik dari tahun ke tahun.
Selain sebagai bentuk pengawasan, penyerahan LHP juga menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan partai politik untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan secara menyeluruh.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup berbagai aspek, mulai dari kesesuaian penggunaan anggaran, bukti administrasi, hingga efektivitas pemanfaatan dana bantuan politik sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan diterimanya LHP tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu berharap pengelolaan dana Banpol ke depan semakin profesional dan mampu mendukung terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Pemerintah daerah juga menilai bahwa transparansi penggunaan anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan institusi pemerintahan.
Melalui pengawasan yang ketat dan pelaporan yang akuntabel, dana bantuan partai politik diharapkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pembangunan demokrasi di daerah.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, BPK, dan partai politik dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga tertib administrasi dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan negara.
Kegiatan penyerahan LHP Banpol Tahun Anggaran 2025 ini pun berlangsung tertib dan menjadi simbol komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dalam memperkuat budaya transparansi anggaran.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
