TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembenahan infrastruktur dalam rencana pembangunan tahun 2026. Fokus ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Kamis (17/4/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, staf Kementerian PPN/Bappenas, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta para bupati se-Provinsi Bengkulu atau yang mewakili.
Dalam wawancaranya, Helmi Hasan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya pelabuhan, menjadi salah satu fokus utama. Ia menyoroti permasalahan yang terjadi di pelabuhan yang dikelola PT Pelindo, terutama terkait alur pelayaran yang dinilai tidak optimal. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan revitalisasi pelabuhan dengan dukungan dana sekitar Rp1 triliun dari PT Pelindo, yang ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Selain pembangunan oleh pemerintah, Helmi juga menyebutkan bahwa pihak swasta mulai menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan, termasuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
Terkait infrastruktur darat, Helmi tidak menampik kondisi banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah, terutama di kawasan perbukitan. Ia menyoroti kerusakan yang diakibatkan oleh kendaraan truk bermuatan berat, khususnya truk pengangkut batu bara dari luar provinsi yang melebihi kapasitas. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Bengkulu memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp2,5 triliun, dengan target penyelesaian dalam tiga tahun.
Di sektor pertanian, Helmi mengungkapkan bahwa Bengkulu tengah mengembangkan konsep provinsi konservatif dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung secara berkelanjutan, salah satunya melalui penanaman kopi. Pemprov telah menghadirkan seorang pakar kopi dan mulai menyiapkan 80 ribu hektar lahan yang akan ditanami kopi berstandar internasional. Bahkan, beberapa investor dari Vietnam telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor ini pada 2026.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jalan tol juga masuk dalam agenda prioritas Musrenbang. Kehadiran pihak Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Ketua DPD RI dalam acara ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis tersebut pada tahun anggaran 2026.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
