TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat transformasi transaksi pemerintahan sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Pemerintah Kota Bengkulu bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Senin (7/9/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang direncanakan berlangsung pada pertengahan September 2026.
Audiensi tersebut tidak hanya membicarakan agenda pertemuan tingkat tinggi. Pemerintah Kota Bengkulu juga memetakan sejumlah langkah konkret yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengendalian inflasi yang lebih terukur.
Dari jajaran Pemkot Bengkulu, pertemuan dipimpin Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Dewi Dharma, didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Lia Kamalia Heryati.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis turut dilibatkan. Di antaranya BPKAD, Bapenda, Disperindag, Dinas Pertanian serta Bagian Ekonomi. Keterlibatan berbagai sektor tersebut dinilai penting karena agenda digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik, penerimaan daerah, perdagangan, pertanian hingga daya beli masyarakat.
Salah satu fokus utama Pemkot Bengkulu adalah memperluas pemanfaatan sistem transaksi digital dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Melalui optimalisasi TP2DD, digitalisasi diharapkan mampu membuat proses pembayaran berbagai kewajiban masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan tercatat secara elektronik.
Bagi pemerintah daerah, sistem tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transaksi yang semakin terdigitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Namun, transformasi digital tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menempatkan pengendalian inflasi sebagai agenda yang berjalan beriringan.
Melalui TPID, Pemkot Bengkulu berupaya menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah, BI, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat diperlukan agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
Dewi Dharma menegaskan, HLM TP2DD dan TPID menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.
«“High Level Meeting TP2DD dan TPID ini adalah platform yang sangat strategis bagi kita semua. Melalui sinergi kuat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen penuh menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih efisien dan stabil,” jelas Dewi.»
Menurutnya, digitalisasi transaksi daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Lebih jauh, transformasi tersebut diharapkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan pengendalian inflasi harus terus diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari.
“Kita optimis kolaborasi ini tidak hanya mendongkrak PAD melalui digitalisasi transaksi, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga di pasar,” ujarnya.
Pemkot Bengkulu juga menargetkan berbagai inovasi dan langkah pengendalian inflasi yang dilakukan dapat memberikan hasil optimal sehingga membuka peluang meraih TPID Awards.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap daerah yang dinilai memiliki komitmen, inovasi dan efektivitas dalam menjaga inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan persiapan HLM yang melibatkan lintas OPD dan pemangku kepentingan, Pemkot Bengkulu berharap strategi digitalisasi transaksi serta pengendalian inflasi tidak berhenti pada forum koordinasi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD, stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
