TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung program strategis nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Sehmi, yang didampingi Staf Ahli Dewi Dharma serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (15/12).
Rakor yang digelar secara daring melalui zoom meeting dan dipusatkan di Ruang Monitoring Center tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan fasilitas publik, serta perkembangan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) bahan pokok.
Dalam agenda pertama, pemerintah pusat menyampaikan evaluasi sekaligus arahan terkait peran strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Program ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat pendataan lahan potensial, menyiapkan dukungan regulasi, serta mempermudah proses perizinan guna mendorong percepatan pembangunan perumahan.
Selain itu, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam memfasilitasi kolaborasi dengan pengembang dan pemangku kepentingan terkait, agar target program nasional tersebut dapat tercapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah.
Agenda berikutnya dalam rakor tersebut membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki yang menghubungkan satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, dan berbagai sarana publik lainnya. Inventarisasi ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan akses bagi pelajar maupun masyarakat umum, terutama di wilayah yang belum memiliki akses jalan memadai.
Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jembatan yang ada, termasuk tingkat kelayakan dan keamanannya. Jembatan tersebut nantinya difungsikan khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir dan mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, dalam pembahasan terkait inflasi, disampaikan bahwa pada minggu pertama Desember 2025 tercatat sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan dua provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan IPH tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komoditas utama, yakni cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bengkulu menyatakan komitmennya untuk terus melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah, termasuk melalui penguatan koordinasi TPID, pemantauan harga dan pasokan bahan pokok, serta upaya menjaga distribusi agar tetap lancar.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga program pembangunan nasional dapat berjalan efektif, stabilitas harga tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu terus meningkat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
