TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mulai menyusun langkah konkret guna memenuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional. Target tersebut mengharuskan porsi belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kajian untuk memastikan target tersebut dapat tercapai tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah maupun kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Medy, sejumlah skenario telah dirancang dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Bengkulu sebagai bagian dari proses penganggaran yang transparan dan akuntabel. Ia menyebutkan bahwa opsi-opsi kebijakan tersebut telah melalui tahap analisis internal dan telah dilaporkan kepada pimpinan daerah.
“Kami sudah menyusun beberapa alternatif strategi agar pada 2027 nanti komposisi belanja pegawai dapat sesuai ketentuan, yakni maksimal 30 persen. Kajian ini akan kami dalami bersama DPRD untuk mendapatkan formulasi terbaik,” ujar Medy, Rabu (22/4/2026).
Salah satu langkah utama yang menjadi perhatian Pemkot Bengkulu adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Medy menjelaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan anggaran, sehingga rasio belanja pegawai dapat ditekan tanpa harus mengurangi hak-hak ASN.
Ia menambahkan, upaya peningkatan PAD akan difokuskan pada pemanfaatan potensi daerah yang belum tergarap maksimal. Selain itu, Pemkot juga berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan guna mencegah kebocoran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Kami akan menggenjot PAD melalui sumber-sumber yang tidak memberatkan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan akan diperketat agar tidak terjadi kebocoran. Bahkan, potensi-potensi baru juga akan terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan peningkatan pendapatan, Pemkot Bengkulu juga akan melakukan efisiensi pada sektor belanja, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pegawai. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap sehat dan berkelanjutan.
Namun demikian, Medy mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dukungan anggaran bagi tenaga PPPK di daerah.
“Kami berharap ada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya terkait pembiayaan PPPK. Hal ini penting karena akan sangat berpengaruh terhadap struktur belanja pegawai di daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI sebelumnya, yang memberikan sinyal adanya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan tersebut.
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Pemkot Bengkulu optimistis mampu memenuhi ketentuan rasio belanja pegawai sesuai regulasi nasional dalam tiga tahun ke depan. Kombinasi antara peningkatan PAD, efisiensi anggaran, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkot Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
