TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang digelar oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (22/5/2025).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Dedy menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Ronny sangat serius dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih bukan hanya menjadi keharusan, melainkan juga komitmen moral dan integritas untuk melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.
“Kami konsisten mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Alhamdulillah, hasilnya cukup membanggakan. Kota Bengkulu berhasil meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 84,75. Ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Bengkulu dan termasuk salah satu yang tertinggi di tingkat nasional,” ujar Dedy.
Sebagai informasi, MCP adalah instrumen yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur kapabilitas dan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Penilaian MCP meliputi delapan area intervensi penting, yakni: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan pajak daerah, pengelolaan aset, serta tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Inspektur Inspektorat Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan wadah strategis untuk menyatukan persepsi antara KPK dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat sistem pencegahan korupsi secara sistemik.
“Rakor ini sangat penting, tidak hanya sebagai ajang koordinasi, tetapi juga sebagai forum untuk menyampaikan berbagai tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa melalui forum ini, diharapkan peran KPK tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga menjadi fasilitator dalam membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah.
Pemerintah Kota Bengkulu pun menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin kolaborasi dengan KPK dan berbagai pihak. Mereka membuka diri untuk evaluasi dan siap menjadi bagian dari solusi dalam upaya besar membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Dedy Wahyudi turut didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Plt Sekda Tony Elfian, Kepala Bappeda Medy Pebriansyah, Kepala BPKAD Yudi Susanda, Wakil Ketua I DPRD Rahmat Widodo, dan Wakil Ketua II Riduan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
