TEROPONGPUBLIK.CO.ID >>><<< Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui peluncuran Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimalisasi Lahan (Oplah). Peluncuran program tersebut ditandai dengan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu oleh Gubernur Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Senin (21/7/2025).
Program CSR dan Oplah ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Provinsi Bengkulu menargetkan pencetakan sawah baru seluas total 2.200 hektare. Dari angka tersebut, sebanyak 1.266,4 hektare telah siap konstruksi, sedangkan 933,6 hektare lainnya masih dalam tahap Survei, Investigasi, dan Desain (SID).
“Ini bukan hanya soal menanam, tapi soal kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa. Kita harus jaga lahan pertanian agar tidak terus tergerus alih fungsi. Program ini adalah bagian dari cita-cita besar Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yakni swasembada pangan,” tegas Gubernur Helmi dalam sambutannya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat, maupun masyarakat, harus memberikan dukungan penuh terhadap program ini. "Kita tidak boleh kekurangan bahan pokok, khususnya beras. Karena itu, semua pihak harus serius mengawal program ini," tambahnya.
Salah satu titik penting pelaksanaan program CSR adalah di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Kawasan ini menjadi wilayah strategis yang akan mulai digarap pada 22 Juli 2025, bekerja sama langsung dengan jajaran TNI Angkatan Darat. Program dilaksanakan secara swakelola, sebagai bentuk sinergi antara petani lokal, pemerintah daerah, dan aparat keamanan.
Sementara itu, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) akan difokuskan pada perbaikan dan pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini kurang produktif. Oplah dilaksanakan di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu, dengan total luasan 12 hektare yang difokuskan pada pembangunan sarana penunjang seperti irigasi, pintu air, embung, parit, dan sistem pompanisasi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga telah menetapkan target ambisius untuk Provinsi Bengkulu. Luas tanam padi ditargetkan mencapai 108.677 hektare pada tahun 2025, atau meningkat hampir 70 persen dibandingkan rata-rata luas tanam lima tahun terakhir yang berkisar 60.000 hektare.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari penyediaan benih unggul, dukungan mekanisasi pertanian, hingga program percepatan masa tanam.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Rosjonsyah menyerahkan dokumen hasil SID kepada perwakilan pemerintah kabupaten, sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan proyek di daerah masing-masing. Selain itu, Pemprov Bengkulu juga memberikan penghargaan kepada Kapolda Bengkulu dan Danrem 041/Garuda Emas atas peran aktif mereka dalam mendukung dan mengamankan program ketahanan pangan di daerah.
Wakil Gubernur Rosjonsyah menambahkan, kerja sama lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program ini. “Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, kita optimis swasembada pangan bukan sekadar wacana, tapi menjadi kenyataan yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat,” ujar Rosjonsyah.
Melalui peluncuran program ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga membangun pondasi kuat menuju kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor pertanian.
Dengan dimulainya program CSR dan Oplah, harapannya akan terjadi peningkatan produksi pertanian secara signifikan, peningkatan pendapatan petani, dan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pewarta : AMG
Editing : Adi Saputra
