TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (28/1/2026), dan menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Helmi–Mian.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Mian menyampaikan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk komitmen moral dan profesional setiap kepala OPD untuk bekerja secara fokus, disiplin, dan bertanggung jawab.
“Atas nama gubernur, saya berharap seluruh pejabat eselon I dan II memiliki arah kerja yang jelas, satu pola pikir, dan satu tujuan dalam mengimplementasikan visi dan misi ‘Bantu Rakyat’,” tegas Mian.
Ia menekankan, seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dengan adanya perjanjian tersebut, setiap OPD dituntut bekerja lebih terukur karena target kinerja telah disepakati sejak awal.
Menurut Mian, kepemimpinan Helmi–Mian pada periode saat ini berfokus pada agenda-agenda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Beberapa fokus utama yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, juga menjadi prioritas utama guna mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semua itu harus diterjemahkan secara konkret oleh OPD dalam bentuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujar Mian.
Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala OPD mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan transparan. Setiap rupiah yang dibelanjakan, lanjut Mian, harus memberi nilai tambah dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Bengkulu.
Penandatanganan perjanjian kinerja ini, kata Mian, sekaligus menjadi alat evaluasi bagi pimpinan daerah dalam menilai kinerja OPD sepanjang tahun berjalan. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan visi dan misi pemerintah daerah, maka evaluasi akan dilakukan secara tegas.
“Mereka sudah menandatangani perjanjian kinerja. Artinya, ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak sejalan dengan visi dan misi, tentu akan ada evaluasi,” tegasnya.
Mian berharap, melalui perjanjian kinerja ini, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mengajak seluruh jajaran OPD untuk terus berinovasi serta memperkuat sinergi lintas sektor demi percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Dengan adanya komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Helmi–Mian.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
