TEROPONGPUBLIK.CO.ID -Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha guna mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat koordinasi bersama para pelaku usaha yang digelar di Balai Raya Semarak, Senin (18/5).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang hadir mewakili gubernur. Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Baznas Provinsi Bengkulu Romli, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pelaku usaha dari berbagai sektor industri dan perdagangan.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan pengusaha dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, produktif, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Fokus pada Investasi dan Kemudahan Berusaha
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para pelaku usaha.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari peningkatan investasi daerah, kemudahan perizinan usaha, penguatan pelaku UMKM, hingga kontribusi dunia usaha terhadap program sosial masyarakat.
Herwan menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menciptakan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha agar investor merasa nyaman menanamkan modal di Bengkulu. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan lapangan kerja baru dapat tercipta dan roda ekonomi masyarakat semakin bergerak.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaku usaha lokal agar terus berkembang dan memiliki daya saing tinggi di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global.
Pemprov Ajak Pelaku Usaha Salurkan Zakat melalui Baznas
Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kepedulian sosial melalui pembayaran zakat mal bekerja sama dengan Baznas Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, zakat yang dihimpun nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sosial, santunan, program pemberdayaan ekonomi, hingga layanan kemanusiaan lainnya.
Ia menilai keterlibatan dunia usaha dalam program zakat dapat menjadi salah satu langkah nyata membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha sangat penting, tidak hanya dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat,” ujar Herwan dalam sambutannya.
BPS Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026
Selain menjadi forum diskusi dan penyerapan aspirasi, rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu.
Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh, termasuk perkembangan berbagai sektor usaha di daerah.
Ia menyebut sensus tersebut sangat penting untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita dapat mengetahui perkembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, kondisi UMKM, hingga tingkat daya saing usaha di Bengkulu,” jelas Win Rizal.
Data yang diperoleh nantinya diharapkan mampu membantu pemerintah merumuskan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Pendataan Dilakukan Secara Daring dan Lapangan
Dalam sosialisasi itu, BPS juga menjelaskan mekanisme pendataan SE2026 yang akan dilakukan melalui dua metode, yakni pengisian kuesioner secara daring dan pendataan langsung oleh petugas lapangan.
Pengisian data secara online dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara pendataan langsung oleh petugas sensus akan dilakukan pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tercipta hubungan yang semakin harmonis antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
