Organisasi sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Langkah tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Perempuan Bangsa yang digelar di Bengkulu.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi dalam melakukan penataan kepengurusan sekaligus memperluas jaringan advokasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, menjelaskan bahwa saat ini organisasi sedang menjalankan proses restrukturisasi kepengurusan secara nasional. Pembaruan kepengurusan dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) baru untuk seluruh tingkatan organisasi selama periode Mei hingga Juni 2026.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menciptakan organisasi yang lebih solid, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Perempuan Bangsa ingin menjadi wadah yang mampu memberikan ruang aman, nyaman, dan produktif bagi perempuan untuk berkembang serta berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun politik. Karena itu, penguatan struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting,” ujar Nur Nadlifah.
Seleksi Kepemimpinan Dilakukan Melalui Uji Kompetensi
Dalam proses pembentukan kepengurusan baru, DPP Perempuan Bangsa menerapkan mekanisme seleksi yang ketat di sejumlah wilayah yang memiliki lebih dari satu kandidat ketua. Salah satu metode yang digunakan adalah Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) guna memastikan figur yang terpilih memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan organisasi, serta komitmen terhadap perjuangan perempuan.
Nur Nadlifah menegaskan bahwa organisasi tidak hanya mencari sosok yang memiliki jabatan atau popularitas, melainkan kader yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi masyarakat dan bersedia hadir langsung di tengah berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, kader Perempuan Bangsa harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.
“Kami membutuhkan kader yang memahami kebutuhan rakyat, mendengar langsung keluhan masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah maupun partai agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” katanya.
Jaringan Kader di Parlemen Jadi Modal Advokasi
Perempuan Bangsa menilai keberadaan kader PKB yang saat ini menduduki kursi legislatif maupun jabatan kepala daerah menjadi kekuatan strategis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Jaringan tersebut dinilai dapat mempercepat proses advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari isu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Dengan sinergi antara organisasi perempuan dan kader yang berada di posisi pengambil keputusan, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Restrukturisasi Ditargetkan Rampung November 2026
Setelah proses Musyawarah Wilayah di tingkat provinsi selesai dilaksanakan, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan penyegaran kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Organisasi menargetkan seluruh proses restrukturisasi dapat diselesaikan paling lambat pada November 2026 sehingga struktur organisasi di semua daerah dapat bekerja secara optimal menjelang berbagai agenda politik dan sosial ke depan.
Selain itu, Perempuan Bangsa juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun kelompok tertentu.
PKB Bengkulu Targetkan Caleg Perempuan Capai 50 Persen
Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, Zainal, mengungkapkan bahwa partainya memiliki target besar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029 mendatang.
Ia menyebutkan bahwa saat ini keterwakilan perempuan dari PKB di lembaga legislatif Bengkulu telah melampaui batas minimal 30 persen yang selama ini menjadi acuan partisipasi politik perempuan.
Dari total 21 kursi DPRD yang dimiliki PKB di berbagai daerah di Bengkulu, sebanyak tujuh kursi berhasil diisi oleh perempuan. Capaian tersebut dinilai menjadi modal awal untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam dunia politik.
“Ke depan kami menargetkan komposisi bakal calon legislatif perempuan mencapai 50 persen. Harapannya semakin banyak perempuan yang berani maju dan mendapat dukungan dari masyarakat,” ujar Zainal.
Target tersebut diyakini dapat memperkuat representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik, kebijakan yang lahir diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih inklusif, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.SEO Title: Perempuan Bangsa Perkuat Organisasi di Bengkulu, PKB Targetkan 50 Persen Caleg Perempuan pada Pemilu 2029
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
