TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Ķeluarga/BKKBN pada Rabu 30 April 2024. Raker yang digelar di ruang Komisi IX DPR RI ini membahas percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga berencana.
Selain membahas percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga berencana, Komisi IX DPR juga menyoroti kesejahteraan petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDI P Eko Kurnia Ningsih, petugas PKB dan PLKB BKKBN adalah tenaga lini lapangan yang berperan penting dalam pelaksanaan program KB dan Pembangunan Keluarga di Indonesia namun belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
Pada kesempatan tersebut, Eko Kurnia Ningsih mempertanyakan langkah konkret BKKBN dalam menjamin dukungan dan insentif yang memadai bagi tenaga lapangan, khususnya di daerah pedesaan.
"Karena di provinsi Bengkulu khususnya banyak sekali tenaga PLKB dan PKB yanģ mengeluh soal kesejahteraan dan mereka ini juga dibebani beban kerja yang tinggi jadi ini yang harus menjadi catatan" ungkap Eko.
Lebih lanjut lagi, sehubungan dengan program Bangga Kencana BKKBN, Eko juga mengkritisi sistem pelaporan dan pencatatan berbasis elektronik yang diterapkan saat ini harus menjadi evaluasi dari BKKBN.
Alasannya, akses internet di setiap daerah saat ini masih terdapat blank spot terutama di Provinsi Bengkulu yang masih memerlukan perhatian khusus.
"Apakah sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik yang dikelola Kemenkes dan juga SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang dikelola BKKBN sudah berjalan dengan efektif dan terintegrasi dengan baik?terutama di wilayah dengan akses internet terbatas atau di daerah 3T, termasuk di Bengkulu, banyak desa yang belum dapat mengakses internet atau jangkauan internetnya masih terbatas. Ini yang harus kita perhatikan" tutupnya.
Pewarta: AMG
Editing: Adi Saputra
