TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pelayanan Fast Track yang seharusnya menjadi peningkatan kualitas bagi kelompok prioritas dan pekerja Migran Indonesia di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai telah menjadi latar belakang untuk praktek korupsi yang merugikan negara. Direktorat Jenderal Imigrasi mencoba memberikan layanan prioritas tanpa biaya kepada kelompok tertentu, namun praktek yang tidak etis telah merusak integritas sistem.
Pada hari Selasa, 14 November 2023, Kejaksaan Tinggi Bali melakukan pengecekan di lapangan Bandara Internasional Ngurah Rai dan menemukan praktek pungutan liar yang mencapai Rp. 100 – 200 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, berhasil diamankan uang senilai Rp. 100.000.000 yang diduga sebagai keuntungan tidak sah dari praktik tersebut.
Tim Kejaksaan Tinggi Bali juga berhasil mengamankan 5 orang yang terlibat dalam praktek ini untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Praktek seperti ini, di tengah upaya pemerintah mendorong investasi, merusak citra Indonesia sebagai sebuah negara yang berkomitmen pada pelayanan publik yang adil.
Sementara pemerintah gencar memperbaiki citra negara dan sistem pelayanan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, skandal seperti ini menunjukkan masih adanya pekerjaan besar dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Semoga tindakan tegas ini menjadi langkah awal untuk membersihkan praktek korupsi dan memulihkan kepercayaan terhadap pelayanan publik di tanah air.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
