TEROPONGPUBLIM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Mukomuko menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Mukomuko H. Choirul Huda, SH dalam kegiatan TPID dan TP2DD Kabupaten Mukomuko High Level Meeting dan Capacity Building Tahun 2026, pada Kamis,10/9/2026.
Dalam kegiatan ini mengusung tema “Sinergi dan Evaluasi Kinerja untuk Inflasi Terkendali dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah” tersebut dihadiri Bupati Mukomuko, Wakil Bupati Mukomuko Rahmadi AB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu beserta jajaran, serta unsur terkait lainnya.
Bupati Mukomuko, H.Choirul Huda,SH dalam arahannya menyampaikan bahwa forum TPID dan TP2DD memiliki peran penting sebagai wadah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Menurutnya, kenaikan harga di suatu daerah tidak hanya berdampak terhadap masyarakat setempat, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap inflasi di tingkat provinsi hingga nasional.
Karena itu, pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian bersama agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.“Forum ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan ekonomi, khususnya inflasi. Kenaikan harga di satu daerah bisa berdampak terhadap inflasi provinsi bahkan nasional,” ujar Bupati.Bupati menjelaskan.
Kabupaten Mukomuko memiliki karakteristik ekonomi yang cukup unik. Sebagai daerah dengan komoditas unggulan utama kelapa sawit, sebagian besar masyarakat lebih memilih mengembangkan perkebunan sawit dibandingkan tanaman hortikultura. Kondisi tersebut membuat sejumlah kebutuhan pangan, seperti cabai dan komoditas hortikultura lainnya, masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Ketika terjadi kendala transportasi maupun distribusi, harga komoditas tersebut dapat mengalami kenaikan dengan cepat.Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bupati menekankan pentingnya memperkuat sistem distribusi dan memastikan kelancaran rantai pasok bahan pangan. Pemerintah daerah juga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga ketersediaan komoditas dan mengantisipasi gejolak harga.
Selain penguatan distribusi, Bupati juga menilai digitalisasi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian inflasi. Pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat pemantauan perkembangan harga dan penyampaian informasi, sehingga pemerintah dapat merespons perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan tepat.“Digitalisasi ini penting untuk mempercepat kita mendapatkan informasi, terutama terkait harga. Dengan informasi yang cepat, langkah pengendalian juga bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, menurut Bupati, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan kelancaran pasokan komoditas pangan sekaligus mendorong aktivitas pasar agar dapat beroperasi secara optimal setiap hari. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar perputaran barang dan menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Deputi I Bank Indonesia, Irvan, turut memberikan perhatian terhadap upaya pengendalian inflasi serta penguatan ekonomi daerah. Kehadiran Bank Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Melalui High Level Meeting dan Capacity Building TPID dan TP2DD tersebut, Pemkab Mukomuko berharap koordinasi lintas sektor dapat semakin diperkuat, sehingga berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi sejak dini.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta memperluas implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan transaksi daerah kabupaten Mukomuko.
Pewarta: MTH
Editing: Adi Saputra
