TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan pada sektor infrastruktur. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda APBD Perubahan 2025, yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Senin (15/9).
Mian menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung program pembangunan nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“APBD Perubahan 2025 akan lebih banyak diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, memperkuat konektivitas antardaerah, dan meningkatkan pembangunan wilayah secara merata,” jelas Mian di hadapan anggota dewan.
Menurutnya, infrastruktur yang memadai bukan hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan demikian, efek domino dari pembangunan infrastruktur diyakini akan memperkuat daya saing Bengkulu di tingkat nasional.
Selain pembangunan infrastruktur, Mian menambahkan bahwa belanja daerah juga tetap diperuntukkan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Hal ini menjadi penting agar program pembangunan prioritas nasional di tahun 2025 dapat tercapai dan selaras dengan kebutuhan daerah.
“Belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional 2025 sesuai kewenangan daerah, termasuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Bengkulu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mian juga menyampaikan optimisme bahwa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama dirinya akan tetap berkomitmen pada nilai-nilai keberpihakan kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip bersih, adil, serta religius dalam mengelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah Helmi–Mian selalu berpihak kepada rakyat, berlandaskan nilai keadilan, religiusitas, serta menjaga keseimbangan antara alam dan budaya. Ini menjadi dasar kami dalam setiap kebijakan,” pungkas Mian.
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan tersebut menjadi momentum penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2025. Selanjutnya, pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif akan dilaksanakan guna menyempurnakan rancangan yang diajukan pemerintah.
Melalui fokus pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap mampu menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Bengkulu diharapkan dapat merasakan langsung dampak positif dari penggunaan anggaran daerah, baik berupa akses jalan yang lebih baik, peningkatan fasilitas publik, maupun terbukanya peluang ekonomi baru di berbagai sektor.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
