TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu krusial yang berkaitan dengan tata kelola aparatur sipil negara. Beberapa persoalan utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain adalah validasi data pegawai Non-ASN, di mana pemerintah daerah berupaya memastikan keakuratan dan keabsahan data pegawai yang belum berstatus ASN.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus seleksi, namun hingga kini belum tercatat dalam database resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait legalitas dan hak-hak administratif para pegawai tersebut.
Permasalahan lain yang turut dikonsultasikan adalah terkait pengangkatan tenaga Non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak 1 November 2023 hingga 2024. Pemerintah Kabupaten Seluma tengah meninjau ulang proses pengangkatan tersebut agar selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Isu penting lainnya adalah perihal utang daerah yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Dalam forum tersebut, Bupati Teddy Rahman turut membahas upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan secara bertahap dan akuntabel.
Tak kalah serius, juga diungkapkan adanya indikasi keberadaan PPPK “siluman” yang tidak memiliki dasar pengangkatan yang sah secara administrasi. Temuan ini menjadi perhatian khusus, mengingat dampaknya terhadap efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Bupati Teddy Rahman menegaskan bahwa langkah koordinatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penataan kepegawaian sebagai fondasi utama pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.
“Kami bertekad menata kepegawaian secara adil dan sesuai aturan. Ini penting demi menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas,” ungkap Bupati Teddy.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma tidak hanya berfokus pada administrasi internal, namun juga aktif membangun sinergi dengan lembaga pengawasan demi meningkatkan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pewarta : Hassan
Editing : Adi Saputra
