TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus mempertegas komitmen dalam pemenuhan kewajiban iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) yang telah berhasil dicapai secara menyeluruh di wilayah tersebut.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan rekonsiliasi iuran dan peserta yang melibatkan berbagai segmen, mulai dari aparatur sipil negara daerah, anggota DPRD, peserta bukan penerima upah (PBPU) dari pemerintah daerah, hingga aparatur desa. Kegiatan juga dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi pengusulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) triwulan I tahun 2026 tingkat Provinsi Bengkulu, yang digelar di Hotel Nala Sea Side, Selasa (5/5).
Hingga tahun 2026, Provinsi Bengkulu mencatat capaian membanggakan dengan total peserta JKN sebanyak 2.155.168 jiwa atau setara 100 persen dari jumlah penduduk. Dari angka tersebut, sebanyak 1.844.168 peserta atau sekitar 85,6 persen tercatat aktif. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa akses layanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu semakin merata.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini memiliki peran strategis dalam menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait implementasi program JKN di daerah.
Menurutnya, setelah capaian UHC diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan program, terutama dalam menjaga tingkat keaktifan peserta. Pemerintah daerah, kata dia, harus terus mendorong kepatuhan pembayaran iuran serta memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan.
“Tugas kita selanjutnya adalah memastikan program ini tetap berjalan optimal, serta meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Khairil.
Selain itu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk menjamin ketersediaan anggaran dalam APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting agar pembayaran iuran tidak mengalami kendala yang dapat berdampak pada layanan kesehatan masyarakat.
Langkah lain yang terus diperkuat meliputi peningkatan akurasi data peserta, ketepatan waktu pembayaran iuran, serta koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Kebijakan ini juga merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ.
Sementara itu, Asisten Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III, Taufiqurrahman, menegaskan bahwa rekonsiliasi ini juga bertujuan memastikan kesesuaian perhitungan iuran dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami memastikan validasi data iuran yang telah dibayarkan pemerintah daerah sesuai bukti penerimaan negara, serta penggunaan kode akun yang tepat dalam proses pembayaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program JKN.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban iuran, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada kabupaten dengan capaian terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Khairil Anwar.
Kabupaten Lebong meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Seluma di posisi kedua, dan Kabupaten Bengkulu Utara di posisi ketiga. Penilaian didasarkan pada tingkat kepatuhan pembayaran iuran, keaktifan peserta, serta kualitas pengelolaan data.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung keberlangsungan program JKN.
Dengan capaian UHC 100 persen dan komitmen yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan semakin optimal, merata, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
