TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blitar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (4/11/2025) malam di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, didampingi Wakil Ketua I, M. Rifa’i, dan Wakil Ketua III, Susi Narulita Kumala Dewi. Turut hadir Sekretaris DPRD, Haris Susianto, yang mendampingi jalannya sidang.
Acara juga dihadiri Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Ratna Dewi Nirwana Sari menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tahapan lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi,” terang Ratna Dewi.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya melalui masing-masing juru bicara fraksi.
Salah satunya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Aryo Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
“Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun, harapan kami, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ujar Aryo.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Target perolehan PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan anggaran menjadi lebih kuat,” lanjutnya.
Selain itu, Aryo turut menyinggung perkembangan investasi baru yang mulai masuk ke Kabupaten Blitar. Ia menilai tren tersebut cukup positif, namun tetap mengingatkan agar dinas terkait tidak lalai dalam memastikan kelengkapan proses perizinan.
“Investasi baru harus disambut baik, tapi proses perizinan dan pengawasan harus dijalankan secara ketat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan Raperda APBD 2026 sebelum masuk pada tahapan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi. Agenda ini diharapkan menghasilkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Blitar.(ADV).
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
