TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>DPRD Kota Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Penjelasan Wali Kota Bengkulu mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada Selasa (18/11/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, dan dihadiri Penjabat Sekda Kota Bengkulu Tony Elfian yang mewakili Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi. Hadir pula unsur Forkopimda serta seluruh anggota dewan dari sembilan fraksi.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi sepakat agar Raperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyelarasan arah kebijakan fiskal daerah antara DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu demi menentukan prioritas pembangunan kota pada tahun anggaran mendatang.
Fraksi PAN: APBD Harus Transparan dan Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat
Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Maryani, menegaskan bahwa fraksinya mendukung penuh komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fraksi PAN sepakat dan mempertegas bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Desy dalam penyampaiannya.
Apresiasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu
Setelah mencermati Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah kota, Fraksi PAN memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya adalah apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu yang tetap berada pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ekonomi daerah tumbuh 5,53 persen, diikuti pertumbuhan 5,39 persen pada tahun 2024 dengan nilai PDRB mencapai Rp33,15 triliun. Sementara itu, inflasi yang sempat berada di angka 5,92 persen dapat ditekan hingga menjadi 5,21 persen.
PAN menilai capaian tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah kota mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika nasional.
Dorong Optimalisasi PAD Tahun 2026
Fraksi PAN juga menyoroti target pendapatan daerah tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp1,182 triliun. Untuk itu, PAN meminta Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pos-pos utama, yakni:
* Pajak daerah: Rp265,478 miliar
* Retribusi daerah: Rp19,882 miliar
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp3,673 miliar
* Lain-lain PAD yang sah: Rp67,366 miliar
“Fraksi PAN mendorong pemerintah kota untuk fokus serius mengawal realisasi PAD dan menghindari penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak produktif,” tegas Desy.
Usul Penambahan Dana Kelurahan
Dalam kesempatan itu, PAN juga meminta Pemkot Bengkulu mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat terkait peningkatan alokasi dana kelurahan. Menurut PAN, Kota Bengkulu yang menjadi magnet urbanisasi dari kabupaten sekitar membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar untuk memperkuat pembangunan di tingkat kelurahan.
“Jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingkat kemiskinan perlu menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana kelurahan. Kota Bengkulu sebagai sasaran urbanisasi jelas memerlukan dukungan lebih,” tambahnya.
Dengan disetujuinya Pengantar Nota Keuangan APBD 2026 oleh seluruh fraksi, DPRD dan Pemerintah Kota Bengkulu akan melangkah ke pembahasan lebih mendalam mengenai alokasi anggaran. Masyarakat pun berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
