TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu tahun 2024 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai, menimbulkan keprihatinan serius di kalangan legislatif.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyuarakan ketidakpuasan atas capaian tersebut. Ketua F-PKS, Pudi Hartono, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu yang turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, menyampaikan desakan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi keseluruhan aspek pengelolaan PAD.
“Realisasi PAD 2024 sangat mengecewakan. Ini bukan hanya masalah target yang tidak tercapai, tetapi mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor retribusi,” ungkap Pudi.
Ia menyoroti lemahnya perencanaan dalam menetapkan target PAD, yang menurutnya perlu dibenahi dari hulu, terutama peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, ia menilai sektor retribusi parkir sebagai salah satu potensi besar yang belum dikelola secara optimal.
“Retribusi parkir punya potensi besar untuk mendongkrak PAD. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan belum ada pengelolaan yang maksimal. Ini akan menjadi salah satu fokus utama jika pansus dibentuk,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pudi menjelaskan bahwa pembentukan pansus bukan hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Ia berharap, pansus dapat menjadi wadah penataan ulang sistem pengelolaan PAD secara komprehensif dan berbasis data.
“Pansus ini nantinya akan menjadi sarana koreksi serta penetapan ulang target PAD yang lebih realistis, akurat, dan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki Kota Bengkulu. Ini penting sebagai pijakan menyusun target PAD 2026,” tegasnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah anggota dewan. Mereka menyatakan dukungan penuh atas langkah pembentukan pansus dan mendorong agar evaluasi dilakukan secara transparan serta melibatkan semua pihak terkait.
DPRD berharap dengan terbentuknya pansus, akan lahir rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pendapatan daerah secara menyeluruh dan memperkuat basis fiskal Kota Bengkulu ke depan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra