TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang kini sudah menjadi daratan terus menuai sorotan. Pengerjaan yang menggunakan ekskavator serta pompa penyedot yang dinilai tidak layak, dianggap tidak mampu memenuhi standar normal pengerukan alur pelayaran. Akibatnya, alur pelabuhan masih belum stabil dan mengancam kelancaran transportasi laut.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terutama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, termasuk warga Pulau Enggano. Akses mereka ke daratan utama kini terganggu, bahkan nyaris lumpuh total. Transportasi laut yang menjadi satu-satunya jalur penghubung terhambat akibat sedimentasi pasir yang belum tertangani dengan baik.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Indonesia Shipowner Asosiation (INSA) (organisasi asosiasi pemilik kapal) Edi Hariyanto, S.P., M.M., menyampaikan keprihatinannya. Dalam pesan singkat yang ia kirim melalui WhatsApp pada Selasa sore, Edi menyatakan bahwa Forum Koordinasi Antar Asosiasi Pelabuhan Pulau Baai akan segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan.
“Forum Koordinasi Antar Asosiasi Pelabuhan Pulau Baai akan melaksanakan agenda kunjungan langsung ke lokasi pengerukan untuk melihat dari dekat kondisi alur saat ini,” ujarnya.
Edi Haryanto, yang sejak awal konsisten mengawal proses pengerukan, menyebut bahwa kekhawatiran masyarakat semakin meningkat karena progres pengerjaan dinilai lambat dan belum menunjukkan hasil signifikan. Ia berharap pihak PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan bisa bertindak cepat dan profesional.
“Pengerukan harus dilakukan dengan peralatan dan kapal keruk yang sesuai standar, seperti yang digunakan di pelabuhan besar lainnya di Indonesia. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena ini menyangkut akses vital bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga sudah mengeluarkan peringatan keras kepada pihak Pelindo. Ia mendesak agar pengerukan segera dilakukan secara serius dengan melibatkan teknologi dan armada pengeruk yang memadai.
“Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya sudah sampaikan ke Pelindo agar pengerjaan tidak dilakukan asal-asalan,” tegas Gubernur Helmi dalam keterangannya pekan lalu.
Hingga saat ini, masyarakat Bengkulu, terutama yang tinggal di wilayah pulau dan pesisir, berharap ada langkah konkret dan cepat dari pihak berwenang agar kondisi alur pelayaran bisa kembali normal dan aman dilalui kapal. Peninjauan dari forum koordinasi pelabuhan diharapkan bisa mendorong percepatan penyelesaian pengerukan sesuai standar yang semestinya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
