TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah daerah diminta sigap merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah di Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan yang digelar secara daring pada Rabu (1/4/2026), Helmi menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memberikan klarifikasi cepat terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, respons yang cepat dan tepat sangat penting agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang berkembang luas di media sosial.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah kabar yang menyebutkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April 2026.
Helmi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak PT Pertamina terkait informasi tersebut.
Hasilnya, dipastikan tidak ada kebijakan kenaikan harga BBM seperti yang ramai diperbincangkan.
“Setelah kami konfirmasi ke Pertamina, tidak ada kenaikan harga BBM. Yang diterapkan adalah pembatasan dalam distribusinya,” jelas Helmi saat rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Provinsi Bengkulu.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu segera meluruskan informasi yang tidak tepat agar masyarakat tidak panik atau salah memahami kebijakan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Helmi juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah agar tidak bersikap pasif ketika muncul berbagai isu di tengah masyarakat.
Menurutnya, pejabat publik harus mengambil langkah cepat dengan memanggil pihak terkait serta melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Ketika ada isu muncul, kita tidak boleh diam. Harus segera ditelusuri dan diklarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” tegasnya.
Ia menilai keterbukaan informasi dan respons cepat merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain isu BBM, Gubernur juga menanggapi kabar yang beredar di media sosial terkait dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
Helmi menyatakan bahwa informasi tersebut tidak boleh diabaikan dan harus ditelusuri secara serius.
Pemerintah provinsi, kata dia, akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
“Saya tegaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan, baik sebelumnya, sekarang, maupun di masa yang akan datang,” ujar Helmi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya oknum yang mencoba menawarkan atau meminta imbalan terkait jabatan di lingkungan pemerintahan.
Gubernur menilai isu tersebut sangat sensitif karena berkaitan dengan dunia pendidikan yang seharusnya dijaga dari praktik tidak etis.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi berencana menggelar pertemuan khusus dengan para kepala sekolah serta pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Langkah ini diambil guna memastikan proses pengisian jabatan di lingkungan pendidikan berlangsung secara transparan dan berdasarkan kompetensi.
Dalam rapat tersebut, Helmi juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan lebih sering memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan rapat koordinasi.
Menurutnya, rapat secara daring melalui platform virtual dinilai lebih efisien, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Selain menghemat biaya perjalanan dinas, metode ini juga dinilai tetap efektif dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota.
Helmi berharap pola kerja yang adaptif dan responsif dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan di daerah dapat ditangani secara cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
