TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digelar secara daring pada Rabu (1/4).
Dalam arahannya, Helmi Hasan menekankan bahwa setiap aparatur pemerintah harus bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat dan ASN tidak menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat terjaga jika seluruh aparatur menunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik.
“Setiap kebijakan yang kita buat harus berpihak pada rakyat dan tidak boleh melanggar aturan. Jangan sampai ada tindakan yang merugikan masyarakat hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Helmi Hasan dalam rapat tersebut.
Selain menyoroti pentingnya integritas aparatur, Gubernur Bengkulu juga secara khusus menegaskan bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi para pegawai serta keluarganya.
Helmi Hasan menjelaskan bahwa PPPK merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut nasib tenaga PPPK harus dipertimbangkan secara matang dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
“Kita harus memikirkan dampaknya. Jika PPPK diberhentikan hanya karena efisiensi anggaran, tentu akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka. Ini bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi juga soal kemanusiaan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan efisiensi secara internal tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Ia mendorong OPD melakukan penataan organisasi, optimalisasi anggaran, serta penguatan manajemen kerja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi Hasan juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus menjalankan berbagai program sosial yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis, program BPJS gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan ambulans gratis yang menjangkau hingga tingkat desa.
Menurut Helmi Hasan, program-program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bengkulu.
“Pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, mulai dari kota hingga desa. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semuanya harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Di sisi lain, Helmi Hasan juga mengajak seluruh OPD untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Ia menilai bahwa setiap program pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, hal tersebut harus diperbaiki bersama, bukan justru ditolak.
“Jika ada kekurangan dalam program, tugas kita adalah memperbaikinya. Bukan menolak, tetapi mencari solusi agar program tersebut dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur Bengkulu mengingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah.
Ia berharap seluruh ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta berperan aktif dalam membangun Bengkulu yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
“Marilah kita bekerja dengan hati, menjaga kebersamaan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena pada akhirnya, tujuan kita semua adalah kesejahteraan rakyat Bengkulu,” tutup Helmi Hasan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
