TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan kesiapan mendukung program kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pangdam XXI/Radin Inten dengan Gubernur Bengkulu serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (3/9/2026).
Bupati Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P., hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam agenda yang mengusung semangat “Program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih” tersebut.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama jajaran TNI didorong untuk menyatukan langkah agar persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan infrastruktur, dapat ditangani secara lebih cepat.
Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, S.E., bersama Wakil Gubernur Ir. H. Mian turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu juga mengikuti rangkaian acara.
Usai kegiatan, Bupati Rachmat Riyanto menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut menjadi landasan kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, Pangdam XXI/Radin Inten memberikan pengarahan mengenai sejumlah kebutuhan masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.
“Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih,” kata Rachmat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program nantinya akan mengacu pada data kebutuhan masyarakat yang dihimpun pemerintah daerah. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan melalui jajaran TNI di wilayah masing-masing.
Dalam mekanismenya, kebutuhan yang telah terdata akan dikoordinasikan melalui Dandim dan Danrem. Selanjutnya, TNI akan memfasilitasi proses penanganan sesuai skala prioritas serta kondisi di lapangan.
Rachmat menyebut terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama dalam program tersebut. Di antaranya perbaikan jembatan, pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembenahan fasilitas pendidikan.
“Penyaluran aspirasinya melalui Dandim dan Danrem. Setelah itu akan difasilitasi oleh TNI untuk perbaikan infrastruktur, terutama jembatan, rumah tidak layak huni dan fasilitas sekolah,” jelasnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, program tersebut dinilai membuka ruang kolaborasi yang lebih luas untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur masyarakat.
Rachmat memastikan pihaknya telah mulai melakukan inventarisasi terhadap berbagai kebutuhan yang terdapat di wilayah Bengkulu Tengah. Data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan jajaran TNI agar usulan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah juga diminta aktif melakukan pendataan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat di masing-masing sektor dapat dihimpun secara menyeluruh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Untuk Bengkulu Tengah, data kebutuhan sudah kami rekap. Kami juga meminta seluruh OPD untuk mendata kebutuhan di wilayah masing-masing. Data itu nantinya disampaikan kepada Dandim dan diteruskan kepada Satgas yang menangani program,” ungkapnya.
Menurut Rachmat, koordinasi dan ketepatan data menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, penanganan sejumlah persoalan masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Penandatanganan kesepakatan tersebut kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh pihak yang hadir. Momentum itu menjadi simbol komitmen bersama antara TNI, Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kebutuhan mendesak warga dapat memperoleh solusi nyata. Sinergi lintas lembaga juga diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
