TEROPONGPUBLIK.CO.ID, — Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya menunggu permintaan data, tetapi aktif memberikan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan keterlibatan setiap OPD menjadi bagian penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Herwan Antoni ketika menghadiri Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian awal dari rangkaian pemeriksaan sekaligus momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan BPK.
Dalam agenda itu, Herwan Antoni hadir bersama Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denni, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sekda Minta OPD Jangan Pasif
Di hadapan jajaran perangkat daerah, Herwan menekankan agar seluruh kepala OPD memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pemeriksaan BPK.
Menurutnya, keberadaan tim pemeriksa harus disikapi sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola pemerintahan. Karena itu, komunikasi antara OPD dengan tim BPK perlu dibangun secara aktif dan profesional.
Herwan meminta setiap perangkat daerah segera memberikan dukungan apabila tim pemeriksa membutuhkan dokumen, data maupun penjelasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada OPD yang bersikap pasif selama tahapan pemeriksaan berlangsung.
> “Saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk membantu dan bersinergi dengan tim BPK yang telah bertugas. Bersinergi dan membantu BPK merupakan bagian dari fungsi kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Herwan.
Keterbukaan Data Jadi Perhatian
Selain koordinasi, aspek keterbukaan informasi menjadi salah satu perhatian utama Pemprov Bengkulu. Herwan meminta seluruh OPD memastikan data yang disampaikan kepada pemeriksa benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelengkapan dokumen dinilai akan membantu proses pemeriksaan berjalan lebih cepat dan terarah. Sebaliknya, keterlambatan penyampaian informasi berpotensi menghambat proses klarifikasi terhadap berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Karena itu, kepala OPD diminta memastikan jajaran di bawahnya memahami dokumen dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah membangun budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Semakin Kuat
Pemprov Bengkulu berharap pemeriksaan BPK tidak semata-mata dipandang sebagai tahapan administratif, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, serta penggunaan anggaran.
Herwan menegaskan seluruh tahapan pemeriksaan harus berlangsung secara objektif, transparan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dukungan seluruh OPD menjadi faktor penting agar komunikasi antara Pemprov Bengkulu dan BPK dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai data maupun informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara tepat waktu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berharap proses pemeriksaan tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah terhadap prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, evaluasi yang dilakukan BPK diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemprov Bengkulu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
