TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Dalam upaya memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu pada Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat.
“Kita tidak memiliki APBD yang besar, tetapi jika dikelola dengan bijak dan sesuai aturan, maka dana yang terbatas pun bisa mencukupi untuk menjalankan berbagai program prioritas. Di sinilah peran penting BPKP untuk memastikan agar tidak ada kebocoran dan setiap rupiah memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Helmi.
Menurutnya, keberhasilan tata kelola anggaran akan tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut beberapa indikator keberhasilan tersebut, seperti jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok desa, serta peningkatan kualitas pendidikan.
“Kita ingin jalan-jalan di Bengkulu mulus, ambulans gratis tersedia di setiap desa, layanan rumah sakit dan puskesmas semakin baik, sarana pendidikan ditingkatkan, dan yang paling penting, anak-anak yatim mendapat perhatian dengan diangkat menjadi anak asuh oleh para pejabat daerah. Semua ini bisa tercapai jika anggaran dikelola secara benar dan diawasi dengan ketat,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti persoalan kebijakan perpajakan daerah yang dinilai membebani masyarakat. Ia secara tegas meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu segera meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Banyak keluhan dari masyarakat soal pajak yang terlalu tinggi. Kita harus cepat merespons. Jangan sampai proses revisinya berlarut-larut. Kalau perlu studi banding ke daerah lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, atau Lampung, cukup melalui Zoom atau telepon. Sekarang teknologi sudah memudahkan semuanya,” tegas Helmi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyambut baik ajakan kolaboratif dari Gubernur. Ia menegaskan komitmen BPKP dalam mengawal seluruh program pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
“Kami siap mendampingi Pemprov Bengkulu dalam memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun daerah,” ujar Faeshol.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, diharapkan sinergi antara Pemprov Bengkulu dan BPKP dapat membawa perubahan positif dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
