TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus menyiapkan perubahan pola pelayanan Posyandu agar tidak hanya berkutat pada persoalan kesehatan ibu dan anak. Melalui program Transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah akan mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat dalam satu wadah pelayanan di tingkat desa.
Persiapan peluncuran program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Bengkulu Tengah, Selasa (29/9/2026). Pertemuan ini dibuka Sekretaris Pembina Tim Posyandu Kabupaten Bengkulu Tengah, Marhalim, S.E., M.M., dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Pembina Tim Posyandu Kabupaten Bengkulu Tengah, Dr. Susilo Damarini Rachmat, SKM., MPH., bersama jajaran kepala dinas dari sektor pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Program yang disebut Transformasi Posyandu 6 SPM atau Transpoh itu dijadwalkan diluncurkan secara perdana pada 13 Oktober 2026. Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, dipilih sebagai lokasi launching.
Dr. Susilo Damarini Rachmat menjelaskan, transformasi tersebut merupakan langkah untuk memperluas fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat. Dengan konsep baru ini, kebutuhan warga di tingkat desa diharapkan dapat lebih cepat dikenali dan diteruskan kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, Posyandu ke depan tidak lagi hanya menjadi tempat kegiatan penimbangan balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak, atau pemantauan tumbuh kembang. Perannya diperluas dengan menghubungkan sejumlah pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Posyandu tidak lagi sekadar berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi bertransformasi melayani enam bidang SPM secara terpadu,” jelasnya.
Enam bidang yang akan diintegrasikan melalui program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman.
Pada bidang pekerjaan umum, misalnya, pelayanan dapat diarahkan pada persoalan kebutuhan dasar seperti akses air bersih. Sementara sektor perumahan dan kawasan permukiman dapat membantu mengidentifikasi serta menangani persoalan rumah tidak layak huni.
Konsep ini diharapkan membuat persoalan warga yang sebelumnya harus disampaikan melalui berbagai jalur dapat lebih mudah dipetakan sejak dari tingkat desa.
Untuk mendukung pelaksanaannya, mekanisme pelayanan dirancang menggunakan pola satu meja satu kader khusus. Setiap kader nantinya memiliki peran sesuai bidang pelayanan yang ditangani sehingga kebutuhan masyarakat dapat diarahkan kepada sektor terkait.
Dengan pola tersebut, Posyandu ditargetkan berkembang menjadi pusat pelayanan lintas sektor yang dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara warga dan pemerintah.
Sekretaris Pembina Tim Posyandu Kabupaten Bengkulu Tengah, Marhalim, menegaskan rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dari persiapan sebelum pelaksanaan launching.
Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat perlu memastikan kesiapan teknis maupun koordinasi antarinstansi. Pemerintah daerah juga akan melakukan gladi kotor dan gladi bersih sebelum kegiatan berlangsung.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala selama acara sekaligus memastikan seluruh rangkaian launching berjalan sesuai rencana.
“Semua yang terbaik akan kita lakukan untuk masyarakat Bengkulu Tengah,” tegas Marhalim.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap peluncuran Transpoh menjadi awal penguatan pelayanan dasar berbasis masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor, Posyandu diharapkan mampu menjadi ruang pelayanan yang lebih luas, responsif, dan mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Pewarta : Rizon
Editing : Adi Saputra
