TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perumahan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk sektor perumahan di kawasan Perumnas Kota Bengkulu.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dan berlangsung di Ruang Rapat Hidayah I, Bentiring, pada Senin (14/7/2025). Dalam forum tersebut, Pemkot menghadirkan berbagai unsur penting yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perumahan, termasuk para pengembang dan perwakilan dari Real Estat Indonesia (REI).
Turut hadir mendampingi Wali Kota, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu Tony Elfian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Toni Harisman, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten III Setda Kota Bengkulu I Made, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nurlia Dewi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medy Pebriansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Riduan, dan Kepala BPBD Kota Bengkulu Will Hopi.
Dalam arahannya, Wali Kota Dedy menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para pengembang perumahan, khususnya dalam hal validasi dan sinkronisasi data PBB. Menurutnya, data yang valid akan sangat berpengaruh terhadap keadilan dan ketepatan pemungutan pajak, serta menunjang penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih akurat.
“Koordinasi dan sinkronisasi data PBB, terutama untuk kawasan Perumnas, sangat penting. Hal ini agar perencanaan pembangunan dan pemungutan pajak bisa dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan tentu saja memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Dedy dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Dedy juga menyampaikan komitmen Pemkot Bengkulu untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap dalam mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan perumahan. Beberapa aspek infrastruktur yang menjadi prioritas antara lain peningkatan kualitas jalan lingkungan, akses drainase, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kita mulai arahkan penganggaran untuk pembangunan jalan lingkungan di kawasan Perumnas. Ini bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak dan nyaman bagi warga,” tambah Dedy.
Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, dalam paparannya menjelaskan bahwa saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data PBB antara dokumen yang dimiliki pengembang dan yang tercatat di instansi pemerintah. Hal ini, menurutnya, harus segera diselesaikan guna mencegah potensi kerugian pendapatan daerah dan konflik administratif di masa mendatang.
“Kami butuh dukungan penuh dari pengembang dan REI untuk melakukan pembaruan data secara berkala, termasuk pelaporan perubahan bangunan dan kepemilikan yang terjadi di lapangan,” tegas Nurlia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim, Toni Harisman, menyambut baik agenda ini dan menilai bahwa validasi data PBB merupakan salah satu fondasi penting dalam penataan kawasan perumahan secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara optimal tanpa basis data yang akurat dan saling sinkron.
“Kita tidak hanya bicara soal pajak, tapi juga tata kelola kawasan yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kelayakan hidup masyarakat di Perumnas,” ucap Toni.
Dalam kesempatan yang sama, para pengembang menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung langkah-langkah pemerintah, termasuk keterbukaan dalam pembagian data dan pelaksanaan program bersama yang berkaitan dengan pembangunan kawasan.
Melalui rapat ini, Pemkot Bengkulu menargetkan lahirnya skema kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam bidang perumahan. Sinergi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menciptakan kawasan hunian yang tertata, ramah lingkungan, dan mampu menopang pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.
Wali Kota Dedy berharap agar hasil dari rapat koordinasi ini segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Kota Bengkulu yang maju, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita ingin rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi bagian dari peradaban kota yang manusiawi dan bermartabat,” pungkas Dedy.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
