TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI Perwakilan Bengkulu) secara resmi memulai tahapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan entry meeting yang digelar di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/2/2026), sebagai bentuk awal koordinasi antara tim auditor dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Entry meeting tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, Herwan menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam mendukung proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama hampir satu bulan ke depan.
Menurut Herwan, pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang sangat krusial karena menyangkut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta setiap kepala OPD agar tidak menunda-nunda penyiapan dokumen, baik yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran, neraca, maupun catatan atas laporan keuangan.
“Seluruh OPD harus benar-benar siap. Jangan sampai ada keterlambatan atau data yang tidak lengkap. Pemeriksaan ini menjadi cerminan kinerja kita bersama dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Herwan dalam arahannya.
Ia juga mengapresiasi langkah BPK yang memulai pemeriksaan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan administratif.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor BPK ini dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, terhitung sejak dimulainya proses audit lapangan. Fokus utama pemeriksaan adalah seluruh laporan keuangan yang disusun oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025.
Adapun ruang lingkup pemeriksaan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesesuaian pencatatan transaksi dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, auditor juga akan melakukan uji petik terhadap sejumlah program strategis yang menggunakan anggaran besar.
Penanggung Jawab Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bengkulu, Edi Surono, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat wajib dan menjadi bagian dari siklus pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari seluruh OPD.
“Kami membutuhkan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap OPD diharapkan tidak hanya menyerahkan dokumen, tetapi juga siap memberikan penjelasan apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi,” kata Edi.
Ia menambahkan bahwa proses audit tidak semata-mata bertujuan untuk menemukan kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan potensi kelemahan sistem dapat diidentifikasi lebih dini sehingga bisa segera diperbaiki.
Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi yang menjadi dasar pemberian opini atas LKPD Provinsi Bengkulu. Opini tersebut akan mencerminkan tingkat kewajaran laporan keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas.
Sementara itu, sejumlah kepala OPD yang hadir dalam entry meeting menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh proses audit. Mereka mengaku telah melakukan persiapan internal, termasuk melakukan rekonsiliasi data dan melengkapi dokumen pendukung agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri menargetkan agar hasil pemeriksaan tahun ini dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK semakin kuat. Tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
