TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan langkah pembenahan tata kelola Masjid Raya Baitul Izzah agar pengelolaannya semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi pengelolaan Masjid Raya Baitul Izzah dan Yayasan Baitul Izzah Provinsi Bengkulu yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, Selasa (3/11/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang VIP Masjid Raya Baitul Izzah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait.
Pembenahan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan masjid sepanjang 2026. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aspek operasional berjalan lebih tertib, mulai dari pengaturan tenaga kerja, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan kenyamanan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas masjid.
Dalam rapat tersebut, Herwan Antoni menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan Masjid Raya Baitul Izzah. Menurutnya, setiap kendala yang muncul selama kegiatan operasional harus menjadi perhatian bersama agar dapat segera ditangani melalui langkah perbaikan yang tepat.
Ia menyampaikan, hasil evaluasi selama 2026 akan menjadi landasan untuk menyusun pengelolaan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Dengan demikian, berbagai kekurangan yang masih ditemukan tidak terus berulang dan kualitas pelayanan kepada jamaah dapat meningkat secara bertahap.
Herwan menegaskan, masjid sebagai fasilitas keagamaan milik kebanggaan masyarakat Bengkulu perlu dikelola dengan standar pelayanan yang baik. Pengelolaan yang tertata dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ibadah sekaligus menjaga kenyamanan seluruh masyarakat yang datang.
“Apabila masih terdapat kekurangan dalam operasional maupun pelayanan yang diberikan Masjid Raya Baitul Izzah kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, tentu akan segera kita evaluasi. Apa yang masih kurang sepanjang tahun 2026 ini akan kita perbaiki sehingga pada tahun 2027 pengelolaannya bisa menjadi lebih baik,” ujar Herwan.
Selain mengevaluasi kegiatan operasional, Pemprov Bengkulu turut mempertimbangkan pembenahan sistem pengelolaan tenaga kerja yang bertugas di lingkungan Masjid Raya Baitul Izzah.
Salah satu opsi yang akan dikaji adalah penerapan sistem alih daya atau outsourcing untuk kebutuhan tenaga kerja tertentu. Kebijakan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kajian tersebut, pemerintah berharap kebutuhan tenaga pendukung masjid dapat dipenuhi secara lebih terencana. Penataan SDM juga diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga aktivitas pelayanan berlangsung efektif.
Namun, penerapan sistem tenaga kerja tersebut perlu mempertimbangkan aspek efisiensi, kompetensi, dan keberlanjutan pelayanan. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan tenaga kerja diharapkan dapat mendukung kegiatan masjid tanpa mengurangi kenyamanan jamaah.
Herwan menyebut, pembenahan tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi atau pengaturan personel. Lebih dari itu, seluruh langkah yang direncanakan harus bermuara pada peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Denni, Kepala BKKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Dadi Hartono.
Hadir pula Kepala Biro Hukum Nayu Aldila Putri, perwakilan Kementerian Agama, dan Ketua Pengurus Masjid Baitul Izzah, Prof. Herry Noer Ali.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pengelolaan masjid membutuhkan koordinasi lintas sektor. Aspek administrasi, pengawasan, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan pelayanan perlu berjalan selaras agar kebijakan yang diambil dapat diterapkan secara efektif.
Sinergi antara pemerintah daerah, pengurus masjid, yayasan, dan pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan berlangsung secara bertanggung jawab.
Pemprov Bengkulu berharap hasil evaluasi ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola Masjid Raya Baitul Izzah pada 2027. Perbaikan tersebut mencakup peningkatan kedisiplinan operasional, penataan tenaga kerja, serta penguatan sistem pelayanan kepada jamaah.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid beserta yayasannya. Kedua aspek tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan fasilitas keagamaan berjalan sesuai tujuan.
Masjid Raya Baitul Izzah diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga ruang yang memberikan kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan evaluasi berkelanjutan serta koordinasi yang kuat, Pemprov Bengkulu menargetkan pengelolaan masjid kebanggaan daerah tersebut semakin tertib, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan jamaah secara optimal.
Pembenahan yang dilakukan secara bertahap diharapkan menjadi fondasi bagi pelayanan keagamaan yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat peran Masjid Raya Baitul Izzah sebagai salah satu pusat kegiatan umat Islam di Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
