TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berbagai pemangku kepentingan menggelar Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan. Acara berlangsung di Hotel Two K Azanah, Kamis (11/9/2025), dan menghadirkan lebih dari seratus peserta dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha kopi, kelompok perhutanan sosial, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Lokakarya ini dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, yang mewakili Gubernur Helmi Hasan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya perhutanan sosial sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab besar sekaligus peluang strategis. Hutan kita tidak boleh hanya dipandang sebagai penyangga ekologi, melainkan juga sebagai sumber kemakmuran masyarakat,” kata Denny.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu, sekitar 46,11 persen dari luas wilayah provinsi yang mencapai 1,97 juta hektare merupakan kawasan hutan. Dari total tersebut, seluas 53.907,87 hektare sudah mendapatkan izin kelola perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK). Namun, implementasi program dinilai masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kapasitas kelompok pengelola maupun integrasi kebijakan lintas sektor.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, dalam paparannya menekankan bahwa pengelolaan hutan lestari tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga berpotensi besar mendongkrak perekonomian daerah.
“Menjaga hutan bukan semata kewajiban moral, melainkan juga peluang ekonomi. Bengkulu bisa memanfaatkan berbagai skema pendanaan kreatif, baik non-APBN maupun APBD, untuk memperluas manfaat hutan bagi masyarakat,” jelas Joko.
Salah satu pembahasan yang cukup menonjol dalam lokakarya adalah pengembangan kopi Bengkulu yang sebagian besar ditanam di kawasan hutan. Sertifikasi internasional produk kopi dinilai dapat membuka akses pasar global dan menambah nilai ekonomi bagi petani. Karena itu, sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan dunia usaha sangat diperlukan agar kopi Bengkulu mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, menuturkan bahwa lokakarya ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antar pemangku kepentingan. Menurutnya, ke depan perlu disusun peta tematik perizinan perhutanan sosial yang lebih komprehensif agar kebijakan dapat terintegrasi dan tepat sasaran.
“Tujuan akhirnya jelas, yakni hutan yang terjaga kelestariannya dan masyarakat yang merasakan kesejahteraan nyata dari pengelolaannya,” pungkas Safnizar.
Lokakarya ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi multipihak. Harapannya, hasil diskusi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat program perhutanan sosial di Bengkulu.
Melalui kegiatan ini, Bengkulu diharapkan mampu menunjukkan bahwa pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi hijau yang berpihak pada masyarakat.
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
