TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis pembangunan jangka menengah.
Penyusunan RKPD tersebut diselaraskan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, sehingga kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga secara terukur dan berkelanjutan.
Untuk tahun 2027, fokus pembangunan Provinsi Bengkulu diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Pengembangan UMKM dan ekonomi rakyat dipandang strategis karena mampu menyerap tenaga kerja, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berdaya saing.
Di sisi lain, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah menjadi prioritas penting dalam RKPD 2027. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, energi, air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Konektivitas antarwilayah juga diproyeksikan dapat memperkuat integrasi ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu menaruh perhatian besar pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus didorong agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.
Selain itu, peningkatan daya saing daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Langkah-langkah reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus diakselerasi.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penguatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu, menyampaikan bahwa besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama seluruh pihak. Sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
“Skala dan cakupan pembangunan daerah yang luas tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1).
Ia menambahkan, implementasi Program Bantu Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, baik antara legislatif dan eksekutif maupun lintas sektor.
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui konsultasi publik rancangan awal RKPD ini, pemerintah daerah menghimpun masukan teknokratis dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan. Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi isu-isu aktual dan tantangan ke depan, sehingga RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan benar-benar responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
