TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) menggelar rapat koordinasi membahas rencana pengalihan status Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bengkulu menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Rapat berlangsung di Ruang Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (22/8).
Pertemuan ini dihadiri Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin beserta rombongan, perwakilan Bank Dunia, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, serta sejumlah pejabat terkait seperti dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Keuangan Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu.
Pj. Sekda Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan BLK di daerah. Menurutnya, pengalihan status BLK ini diharapkan mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelatihan kerja di Bengkulu.
“Kami mewakili Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Pemprov menyambut baik proses pengalihan ini. Harapannya, sumber daya manusia kita bisa diterima dan diberdayakan langsung oleh Kemenaker sehingga potensi tenaga kerja Bengkulu dapat terserap lebih optimal,” ungkap Herwan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Firmanuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat memperkuat eksistensi BLK Bengkulu. Ia menyebut, investasi pembangunan BLK di daerah ini sudah berjalan dan akan terus dikembangkan.
“Ini sebenarnya lebih pada penyesuaian administratif. Untuk BLK Bengkulu sudah ada investasi sekitar Rp14 miliar dalam bentuk bangunan. Ke depan, penguatan juga akan dilakukan, mulai dari sisi bangunan, peralatan, jurusan, hingga manajemen. Kami optimis hal ini akan memberikan hasil terbaik,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari perwakilan Bank Dunia, Vetra, yang menegaskan kesiapan lembaganya untuk membantu rekonstruksi peralatan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Selain itu, Bank Dunia juga mendorong peningkatan kualitas instruktur melalui pelatihan dan sertifikasi.
“Kami berharap seluruh proses ini bisa berjalan cepat, sehingga hasilnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Vetra.
Hal senada disampaikan Dirjen Binalavotas Kemenaker yang menambahkan bahwa tujuan utama pengalihan BLK Bengkulu menjadi UPTP adalah menyesuaikan kurikulum dan jenis pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja di daerah.
“Kami ingin membangun ekosistem pelatihan yang berbasis kebutuhan pasar kerja melalui kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat menargetkan pembangunan fisik BLK UPTP Bengkulu akan dimulai pada Januari 2026. Selain pembangunan gedung baru, rencana ini juga mencakup pengadaan peralatan pelatihan terbaru serta pengiriman instruktur untuk mengikuti pelatihan di Jakarta.
Menutup rapat koordinasi, Pemprov Bengkulu menegaskan dukungan penuh agar pengalihan status BLK ini berjalan sesuai target.
“Kami berharap pendidikan vokasi di Bengkulu nantinya memiliki standar nasional. Pemprov siap menyelesaikan semua kebutuhan administratif agar program ini bisa berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Herwan.
Dengan adanya transformasi status BLK Bengkulu menjadi UPTP, diharapkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dapat terwujud, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan industri di masa mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Sa[putra
