TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Sejak zaman dahulu, tanah bukan hanya sekadar ruang untuk berpijak, tetapi juga simbol kehidupan dan identitas bagi individu serta komunitas. Di atas tanah ini, masyarakat bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan mewariskan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Namun, di balik segala potensinya, masalah agraria sering kali memicu konflik yang berkepanjangan, mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah meluncurkan program Reforma Agraria, yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan hak milik atas tanah serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Di Provinsi Bengkulu, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Momentum peringatan ke-64 Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2024 menjadi ajang strategis untuk menyebarkan informasi mengenai keberhasilan program ini. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masyarakat di Bengkulu telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat tanah, yang merupakan salah satu langkah penting dalam penyelesaian masalah agraria.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas upaya yang telah dilakukan. "Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, terutama melalui Program Strategis Reforma Agraria PTSL. Dampaknya sangat terasa, di mana konflik agraria berkurang, nilai lahan meningkat, dan kepastian hak milik menjadi lebih jelas," ujarnya setelah menjadi Inspektur Upacara HANTARU 2024 di Korem 041/GAMAS Bengkulu.
Lebih lanjut, Gubernur Rohidin menambahkan bahwa redistribusi lahan dalam kerangka Reforma Agraria memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. "Dengan redistribusi lahan ini, masyarakat yang selama ini berkonflik atas hak tanah mereka dapat lebih tenang dan fokus mengembangkan usaha," jelasnya. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah agraria tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, juga menyampaikan kabar baik terkait pencapaian program ini. Hingga pertengahan tahun 2024, lebih dari 60 persen lahan masyarakat telah disertifikatkan, dengan total 20.785 bidang PTSL dan 3.000 bidang redistribusi. Angka ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya legalisasi hak atas tanah.
"Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota, untuk memberikan stimulus berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan demikian, sinergi kita dalam sertifikasi lahan akan semakin kuat ke depannya," pungkas Indera.
Dalam menghadapi tantangan agraria, Reforma Agraria diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menuntaskan konflik, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, masa depan agraria di Bengkulu diharapkan menjadi lebih cerah, memberikan harapan bagi generasi mendatang.
Pewarta : Herdianson
Edeiting : Adi Saputra
