TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Sri Astuti, S.Pd.SD, kembali menggelar kegiatan reses masa sidang II Tahun 2025. Reses yang merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota dewan ini berlangsung di Gedung DPW PKS Provinsi Bengkulu, Rabu (2/7/2025). Kegiatan ini bertujuan menjaring dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Dapil Kota Bengkulu.
Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, ketua RT, pengurus PKK, serta unsur pemuda tersebut, berbagai persoalan diangkat dan dibahas bersama. Mulai dari isu pendidikan, infrastruktur lingkungan, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang menjadi sorotan.
Fokus pada Pendidikan dan Ketimpangan Infrastruktur
Di awal kegiatan, Hj. Sri Astuti menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan kemajuan sektor pendidikan di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.
“Saya tetap fokus memperjuangkan kemajuan pendidikan di Bengkulu. Banyak sekolah masih membutuhkan fasilitas yang layak, terutama di daerah pinggiran kota. Selain itu, kesejahteraan guru honorer juga masih perlu kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Sri Astuti juga mencatat keluhan masyarakat terkait kondisi jalan lingkungan, saluran air yang mampet, dan penerangan jalan umum (PJU) yang belum merata di beberapa kawasan Kota Bengkulu. Aspirasi ini akan dibawanya ke dalam forum resmi DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah provinsi.
Klarifikasi Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius dalam dialog tersebut adalah pertanyaan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seorang Ketua RT dari kawasan Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, mempertanyakan kejelasan program tersebut, terutama soal anggaran dan sasaran penerima manfaat yang dinilai belum merata.
Menanggapi hal itu, Hj. Sri Astuti menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertugas mendukung pelaksanaan teknis di lapangan.
“Program ini murni inisiatif pemerintah pusat. Namun karena dana pusat belum sepenuhnya turun, pelaksanaannya sementara masih menggunakan dana talangan. Maka dari itu, distribusinya pun masih terkendala,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta sebagai langkah konkret dalam menurunkan angka stunting. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pelaksanaannya masih jauh dari sempurna.
“Masih ada kendala pendataan dan penyaluran di lapangan. Evaluasi akan terus kita dorong agar program ini benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan,” tegasnya.
Sri Astuti juga menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam pengawasan program. Oleh karena itu, ia mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Insya Allah seluruh masukan ini akan saya sampaikan secara resmi ke pemerintah provinsi maupun pusat. Kita ingin program MBG ini benar-benar efektif, adil, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Warga Sambut Antusias dan Sampaikan Keluhan Langsung
Kegiatan reses berlangsung hangat dan partisipatif. Sejumlah warga secara langsung menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Selain soal MBG dan pendidikan, beberapa warga mengangkat persoalan keterbatasan fasilitas kesehatan di lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk pelayanan di Puskesmas yang dinilai masih perlu pembenahan.
Tak hanya itu, beberapa pemuda yang hadir juga menyampaikan harapan agar pemerintah lebih memberi perhatian pada penyediaan sarana olahraga dan ruang kreatif bagi generasi muda.
“Anak-anak muda butuh ruang untuk berekspresi dan berkegiatan positif. Jangan sampai kita kehilangan potensi karena kurangnya fasilitas,” ucap salah satu peserta reses.
Menanggapi hal ini, Hj. Sri Astuti mengapresiasi keterbukaan warga. Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan dikompilasi dan dibawa ke rapat-rapat komisi maupun paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu.
Komitmen Terus Kawal Aspirasi Rakyat
Di akhir kegiatan, Hj. Sri Astuti kembali menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana penting untuk menyerap suara rakyat secara langsung. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal pembangunan dan memberi masukan yang konstruktif.
“Kami di DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat sangat kami butuhkan agar pembangunan di Bengkulu ini benar-benar menyentuh kebutuhan nyata rakyat,” pungkasnya.
Dengan digelarnya reses ini, Hj. Sri Astuti berharap akan terbangun sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif untuk mewujudkan Bengkulu yang lebih maju dan sejahtera.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
